Buwas Angkat Bicara, Tegaskan Bulog Tak Ada Kerja Sama dengan JNE Terkait Temuan Bansos Dikubur di Depok

Kompas.com - 02/08/2022, 13:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memberikan penjelasan mengenai awal mula penyaluran paket sembako bantuan sosial (bansos) Presiden yang dikubur di Kota Depok.

Buwas menjelaskan, awalnya, Bulog mendapat penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyalurkan bantuan.

"Pada prinsipnya, pada saat itu Bulog dapat penugasan untuk menyalurkan bantuan Presiden," ujar Buwas kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Buwas menyebutkan, transporter yang ditunjuk Bulog untuk bekerjasama adalah PT DNR dan PT Pos Indonesia.

Baca juga: Penjelasan Kemensos dan JNE soal Sembako Bantuan Presiden Ditimbun di Depok hingga Dugaan Korupsi Diselidiki

Menurutnya, semua bantuan tersalurkan sesuai data yang dipegang Bulog.

"Tidak ada komplain juga sampai saat ini," katanya.

"Nanti untuk pastinya biar dari humas saya dan dari hasil investigasi lapangan," imbuhnya.

Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan menegaskan tak pernah bekerja sama dengan perusahaan logistik JNE untuk mengirimkan sembako bantuan presiden.

Hal ini disampaikan salah satu sumber di Istana Kepresidenan terkait dengan temuan sembako bantuan presiden yang dikubur JNE.

"Istana tidak pernah bekerja sama dengan JNE," kata salah satu pejabat Istana di lingkup Sekretariat Presiden, saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/8/2022) pagi.

Baca juga: Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Atur SOP Kubur Beras Bansos yang Tak Layak

Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu menegaskan, semua bantuan sembako dari Presiden dikirimkan langsung ke masyarakat tanpa melalui pihak ketiga.

"Sekretariat Presiden selalu membagikan langsung durasi waktu satu hari selesai dan dengan jumlah yang telah di data oleh pemda setempat, dibantu polres dan kodim," ujarnya.

Pejabat itu pun menduga sembako yang dikubur itu merupakan bantuan presiden yang didistribusikan oleh Kementerian Sosial.

Kompas.com sudah berusaha menghubungi sejumlah pejabat di Kemensos untuk meminta konfirmasi soal temuan timbunan sembako ini, namun belum ada yang bersedia berkomentar.

Namun, pihak Kementerian Sosial RI sudah memberi keterangan pada kepolisian.

Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kemensos RI Mira Riyanti saat diperiksa polisi pada Senin kemarin menegaskan pihaknya tak pernah bekerja sama dengan JNE dalam penyaluran bantuan presiden.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim, Cek Temuan Beras Bantuan Presiden yang Dikubur di Depok

Kepada penyidik, Mira hanya menjelaskan soal kerja sama Kemensos dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Yang bersangkutan menerangkan pada intinya Kemensos bekerja sama dengan Bulog dalam rangka penyaluran Bansos berupa beras dari pemerintah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Senin.

Namun, kata Zulpan, pihak Kemensos RI tidak mengetahui soal kerja sama Bulog dengan PT DNR selaku pemenang tender pengadaan paket bansos, dan juga JNE sebagai penyalur ke penerima manfaat.

"Kemensos RI, menurut keterangan yang bersangkutan, tidak mengetahui terkait kerja sama Bulog dengan vendor yaitu PT DNR, apalagi dengan JNE," kata Zulpan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deretan Polisi Terjerat Kasus Hukum Namun Tak Kunjung Disidang Etik, dari Irjen Napoleon hingga Irjen Teddy Minahasa

Deretan Polisi Terjerat Kasus Hukum Namun Tak Kunjung Disidang Etik, dari Irjen Napoleon hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Komisi X Rapat dengan LLDIKTI, Hasilkan 6 Butir Pandangan Panja Perguruan Tinggi

Komisi X Rapat dengan LLDIKTI, Hasilkan 6 Butir Pandangan Panja Perguruan Tinggi

Nasional
Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Nasional
Benny Ali Ungkap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Lancar Cerita Situasi Tembak-Menembak Tak Lama Usai Brigadir J Tewas

Benny Ali Ungkap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Lancar Cerita Situasi Tembak-Menembak Tak Lama Usai Brigadir J Tewas

Nasional
Hanya 60 Anggota DPR Hadir Fisik di Pengesahan RKUHP, 237 Hadir Virtual

Hanya 60 Anggota DPR Hadir Fisik di Pengesahan RKUHP, 237 Hadir Virtual

Nasional
Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Nasional
Anggota PKS 'Walkout' karena Kecewa Tak Dikasih Waktu 3 Menit Saat Pengesahan RKUHP

Anggota PKS "Walkout" karena Kecewa Tak Dikasih Waktu 3 Menit Saat Pengesahan RKUHP

Nasional
Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Nasional
Menkes Budi Sebut Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19, Tren Kasus Bakal Menurun

Menkes Budi Sebut Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19, Tren Kasus Bakal Menurun

Nasional
Projo Klaim Ribuan Relawan Akan Hadiri Pernikahan Kaesang

Projo Klaim Ribuan Relawan Akan Hadiri Pernikahan Kaesang

Nasional
RKUHP Disahkan, Mahfud MD: Bagus!

RKUHP Disahkan, Mahfud MD: Bagus!

Nasional
RKUHP Sah, Penjual Makanan hingga Obat Palsu Picu Kematian Dipenjara 9 Tahun

RKUHP Sah, Penjual Makanan hingga Obat Palsu Picu Kematian Dipenjara 9 Tahun

Nasional
Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Baru Mau Mulai Genjot Naikkan Awal 2023

Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Baru Mau Mulai Genjot Naikkan Awal 2023

Nasional
Pengamat: Sudah Saatnya Presiden Jokowi Memisahkan Diri dari Relawan

Pengamat: Sudah Saatnya Presiden Jokowi Memisahkan Diri dari Relawan

Nasional
RKUHP Disahkan, Orangtua dan Wali Biarkan Anak Dipakai Mengemis Dipenjara 4 Tahun

RKUHP Disahkan, Orangtua dan Wali Biarkan Anak Dipakai Mengemis Dipenjara 4 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.