Kompas.com - 02/08/2022, 13:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memberikan penjelasan mengenai awal mula penyaluran paket sembako bantuan sosial (bansos) Presiden yang dikubur di Kota Depok.

Buwas menjelaskan, awalnya, Bulog mendapat penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyalurkan bantuan.

"Pada prinsipnya, pada saat itu Bulog dapat penugasan untuk menyalurkan bantuan Presiden," ujar Buwas kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Buwas menyebutkan, transporter yang ditunjuk Bulog untuk bekerjasama adalah PT DNR dan PT Pos Indonesia.

Baca juga: Penjelasan Kemensos dan JNE soal Sembako Bantuan Presiden Ditimbun di Depok hingga Dugaan Korupsi Diselidiki

Menurutnya, semua bantuan tersalurkan sesuai data yang dipegang Bulog.

"Tidak ada komplain juga sampai saat ini," katanya.

"Nanti untuk pastinya biar dari humas saya dan dari hasil investigasi lapangan," imbuhnya.

Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan menegaskan tak pernah bekerja sama dengan perusahaan logistik JNE untuk mengirimkan sembako bantuan presiden.

Hal ini disampaikan salah satu sumber di Istana Kepresidenan terkait dengan temuan sembako bantuan presiden yang dikubur JNE.

"Istana tidak pernah bekerja sama dengan JNE," kata salah satu pejabat Istana di lingkup Sekretariat Presiden, saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/8/2022) pagi.

Baca juga: Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Atur SOP Kubur Beras Bansos yang Tak Layak

Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu menegaskan, semua bantuan sembako dari Presiden dikirimkan langsung ke masyarakat tanpa melalui pihak ketiga.

"Sekretariat Presiden selalu membagikan langsung durasi waktu satu hari selesai dan dengan jumlah yang telah di data oleh pemda setempat, dibantu polres dan kodim," ujarnya.

Pejabat itu pun menduga sembako yang dikubur itu merupakan bantuan presiden yang didistribusikan oleh Kementerian Sosial.

Kompas.com sudah berusaha menghubungi sejumlah pejabat di Kemensos untuk meminta konfirmasi soal temuan timbunan sembako ini, namun belum ada yang bersedia berkomentar.

Namun, pihak Kementerian Sosial RI sudah memberi keterangan pada kepolisian.

Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kemensos RI Mira Riyanti saat diperiksa polisi pada Senin kemarin menegaskan pihaknya tak pernah bekerja sama dengan JNE dalam penyaluran bantuan presiden.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim, Cek Temuan Beras Bantuan Presiden yang Dikubur di Depok

Kepada penyidik, Mira hanya menjelaskan soal kerja sama Kemensos dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Yang bersangkutan menerangkan pada intinya Kemensos bekerja sama dengan Bulog dalam rangka penyaluran Bansos berupa beras dari pemerintah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Senin.

Namun, kata Zulpan, pihak Kemensos RI tidak mengetahui soal kerja sama Bulog dengan PT DNR selaku pemenang tender pengadaan paket bansos, dan juga JNE sebagai penyalur ke penerima manfaat.

"Kemensos RI, menurut keterangan yang bersangkutan, tidak mengetahui terkait kerja sama Bulog dengan vendor yaitu PT DNR, apalagi dengan JNE," kata Zulpan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Febri Diansyah dan Rasamala Disarankan Mundur dari Tim Pembela Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Febri Diansyah dan Rasamala Disarankan Mundur dari Tim Pembela Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Ridwan Soplanit Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Ridwan Soplanit Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Saat Usman Hamid Tolak Ajakan Mahfud MD Ikut Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Saat Usman Hamid Tolak Ajakan Mahfud MD Ikut Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kejagung Sebut Ada 23.000 Korban Kasus Indosurya, Kerugian Capai Rp 106 Triliun

Kejagung Sebut Ada 23.000 Korban Kasus Indosurya, Kerugian Capai Rp 106 Triliun

Nasional
Isu Ridwan Kamil Masuk Parpol Ternyata ke Golkar, Ketua DPP: Tunggu November

Isu Ridwan Kamil Masuk Parpol Ternyata ke Golkar, Ketua DPP: Tunggu November

Nasional
Jokowi Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4-6 Persen pada Kuartal III 2022

Jokowi Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4-6 Persen pada Kuartal III 2022

Nasional
Jokowi: 345 Juta Orang Kekurangan Pangan, Bapak-Ibu Masih Bisa ke Restoran

Jokowi: 345 Juta Orang Kekurangan Pangan, Bapak-Ibu Masih Bisa ke Restoran

Nasional
Pesan Jokowi ke Sri Mulyani: Kalau Punya Uang di APBN Di-'eman-eman', Hati-hati...

Pesan Jokowi ke Sri Mulyani: Kalau Punya Uang di APBN Di-"eman-eman", Hati-hati...

Nasional
Pengamat Sebut Aturan Tinggi Badan Calon Taruna Harus Pertimbangkan Pengawakan Alutsista

Pengamat Sebut Aturan Tinggi Badan Calon Taruna Harus Pertimbangkan Pengawakan Alutsista

Nasional
Kemenkes Ungkap Penyebab Langkanya Vaksin Meningitis

Kemenkes Ungkap Penyebab Langkanya Vaksin Meningitis

Nasional
Ramai soal Slogan 'Partai Wong Cilik' Jelang Pemilu 2024, Dinilai Hanya untuk Kepentingan Politik

Ramai soal Slogan "Partai Wong Cilik" Jelang Pemilu 2024, Dinilai Hanya untuk Kepentingan Politik

Nasional
KPK Dalami Pertemuan Bupati Pemalang dengan Anggota DPR Saat Dilakukan OTT

KPK Dalami Pertemuan Bupati Pemalang dengan Anggota DPR Saat Dilakukan OTT

Nasional
KSAD Dudung Tekankan Siswa Kowad agar Belajar dan Berlatih dengan Baik

KSAD Dudung Tekankan Siswa Kowad agar Belajar dan Berlatih dengan Baik

Nasional
Terpilihnya Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK dan Nasib Pemberantasan Korupsi

Terpilihnya Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK dan Nasib Pemberantasan Korupsi

Nasional
Usul 'Restorative Justice' untuk Koruptor, Johanis Tanak Singgung Kasus Mike Tyson

Usul "Restorative Justice" untuk Koruptor, Johanis Tanak Singgung Kasus Mike Tyson

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.