Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/08/2022, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby meminta semua pihak mempertanyakan komitmen DPR dan pemerintah terkait anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun yang sudah disepakati, namun hingga kini belum terealisasi.

Sebab, belakangan muncul persoalan terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tidak optimal karena anggaran tersebut macet di Kementerian Keuangan.

"Rasa-rasanya kesepakatan soal anggaran pemilu ini masih di atas kertas. Tentunya karena kita ketahui bersama bahwa problem saat ini adalah problem pencairan yang sudah disampaikan KPU sekitar 54 persen lagi anggaran yang belum direalisasikan," kata Alwan dalam diskusi virtual bertajuk "Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu Lagi?" Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Dukcapil-KPU Koordinasi Selesaikan Persoalan e-KTP Warga Papua yang Belum Selesai

Alwan meminta agar Pemerintah dan DPR bersama-sama untuk segera merealisasikan komitmen anggaran pemilu tersebut.

Menurut Alwan, jika problem anggaran tak kunjung selesai, bukan tidak mungkin menimbulkan kegamangan baru, seperti muncul kembali isu penundaan Pemilu 2024 atau penambahan masa jabatan presiden tiga periode.

"(Hal-hal itu) tidak sama-sama kita inginkan. Jangan sampai tahapan pelaksanaan pemilu 2024 terganggu dengan ketidaktersediaan anggaran yang pasti," jelasnya.

Dia mengatakan, pemerintah dan DPR perlu mengingat bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sejak 14 Juni 2022.

Bahkan, tahapan pemilu saat ini sudah memasuki masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang digelar pada 1-14 Agustus 2022.

Baca juga: Belum Separuh Anggaran KPU Cair, Persiapan Pemilu 2024 Tak Optimal

Ia menilai, tahapan tersebut membutuhkan banyak anggaran sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah dan DPR.

"Tahapan yang banyak membutuhkan banyak anggaran yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol. Kalau satu tahapan itu terganggu dengan problem anggaran, maka kita juga akan khawatir dengan kepercayaan publik terhadap pelaksanaannya. Karena salah satu indikator pelaksanaan pemilu yang sukses adalah keterpenuhan anggaran," ungkapnya.

Kepada DPR, Alwan mengingatkan soal pidato Ketua DPR Puan Maharani terkait pentingnya realisasi anggaran Pemilu 2024.

Kemudian kepada pemerintah, Alwan meminta keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan demokratis. Caranya, dengan pemerintah segera memenuhi ketersediaan anggaran Pemilu.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak optimal karena anggaran KPU untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2022 macet di Kementerian Keuangan. 

Baca juga: Sisa Kebutuhan Anggaran KPU Tahun 2022 Tak Kunjung Cair

Hal ini disampaikan Hasyim dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Jumat (29/7/2022).

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim kepada wartawan.

Hasyim juga menyampaikan bahwa persiapan tahapan yang bersifat multiyears (lintas tahun anggaran) pada 2023, yang seharusnya dilaksanakan mulai 2022, tidak dapat dilakukan.

"Karena anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi oleh Kementerian Keuangan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan

Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan

Nasional
Eks Spri Ferdy Sambo, Chuck Putranto Divonis pada 24 Februari

Eks Spri Ferdy Sambo, Chuck Putranto Divonis pada 24 Februari

Nasional
PP Muhammadiyah Sebut Perumusan RUU Kesehatan Tabrak Etika Tata Krama Politik dan Hukum

PP Muhammadiyah Sebut Perumusan RUU Kesehatan Tabrak Etika Tata Krama Politik dan Hukum

Nasional
Jokowi Bakal Sanksi Kapolda-Danrem yang Gagal Tangani Karhutla di Wilayahnya

Jokowi Bakal Sanksi Kapolda-Danrem yang Gagal Tangani Karhutla di Wilayahnya

Nasional
Pemerintah Segera Kirim Bantuan Tenaga Kesehatan ke Turkiye dan Suriah

Pemerintah Segera Kirim Bantuan Tenaga Kesehatan ke Turkiye dan Suriah

Nasional
Kunjungan Surya Paloh ke Jokowi dan Parpol Koalisi Pemerintah Dinilai Tak Mampu Hentikan 'Serangan' PDI-P

Kunjungan Surya Paloh ke Jokowi dan Parpol Koalisi Pemerintah Dinilai Tak Mampu Hentikan "Serangan" PDI-P

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal pada Anak, IDAI Imbau Dokter Tak Resepkan Obat Praxion Sementara Waktu

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal pada Anak, IDAI Imbau Dokter Tak Resepkan Obat Praxion Sementara Waktu

Nasional
PT Pharos Indonesia: Hasil Uji 2 Lab Independen Nyatakan Praxion Tak Tercemar EG dan DEG

PT Pharos Indonesia: Hasil Uji 2 Lab Independen Nyatakan Praxion Tak Tercemar EG dan DEG

Nasional
Baiquni Wibowo Bakal Divonis pada 24 Februari

Baiquni Wibowo Bakal Divonis pada 24 Februari

Nasional
Soal Kantor Pemkot Magelang Dipasangi Logo TNI, Panglima Yudo: Lho, Itu Memang Punya TNI

Soal Kantor Pemkot Magelang Dipasangi Logo TNI, Panglima Yudo: Lho, Itu Memang Punya TNI

Nasional
Hensat Sebut Perjanjian Utang Anies-Sandiaga Bukan soal Ikhlas atau Lunas: Seolah Pahlawan Banget Ikhlasin Rp 50 Miliar

Hensat Sebut Perjanjian Utang Anies-Sandiaga Bukan soal Ikhlas atau Lunas: Seolah Pahlawan Banget Ikhlasin Rp 50 Miliar

Nasional
Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi Sahabat Pengadilan untuk Richard Eliezer, Berharap Hakim Vonis Ringan

Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi Sahabat Pengadilan untuk Richard Eliezer, Berharap Hakim Vonis Ringan

Nasional
Di Rapat Pimpinan TNI-Polri, Jokowi Ingatkan Potensi Karhutla

Di Rapat Pimpinan TNI-Polri, Jokowi Ingatkan Potensi Karhutla

Nasional
Kala Bakal Koalisi Perubahan Pasang Badan untuk Anies Terkait Utang Piutang Rp 50 Miliar

Kala Bakal Koalisi Perubahan Pasang Badan untuk Anies Terkait Utang Piutang Rp 50 Miliar

Nasional
Besok, Kejagung Akan Periksa Menkominfo Johnny G Plate di Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI

Besok, Kejagung Akan Periksa Menkominfo Johnny G Plate di Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.