Kompas.com - 30/07/2022, 08:19 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka-bukaan soal kondisi keuangan dalam persiapan Pemilu 2024 pada tahun ini.

Hingga sekarang, pemerintah belum mencairkan 54,13 persen usulan anggaran 2022 untuk KPU yang sebetulnya sudah disepakati dengan DPR dan dibahas dengan Kementerian Keuangan.

"KPU telah mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8,06 triliun. Dalam DIPA (daftar isian prioritas anggaran) KPU Tahun 2022, telah teralokasi anggaran sebesar Rp 2,4 triliun, sehingga KPU mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam jumpa pers, Jumat (29/7/2022).

"Hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan KPU, pada tanggal 26 Juli 2022 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-336/AG/AG 5/2022, tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp 1,2 triliun," lanjutnya.

Menurut Hasyim, secara total KPU baru menerima Rp 3,69 triliun untuk tahun 2022 atau baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan.

Masih ada sekitar Rp 4,36 triliun yang belum cair.

Padahal, KPU membutuhkan anggaran untuk menempuh berbagai tahapan pemilu yang sebenarnya sudah mulai berlangsung tahun ini.

Pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Sisa Kebutuhan Anggaran KPU Tahun 2022 Tak Kunjung Cair

Kedua, tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Ketiga, tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Keempat, pencalonan anggota DPD.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy'ari memberi sambutan pada acara peluncuran tahapan Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat ramai. Tidak hanya pemilu, pemilihan kepala daerah serentak juga akan dilakukan di tahun yang sama.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy'ari memberi sambutan pada acara peluncuran tahapan Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat ramai. Tidak hanya pemilu, pemilihan kepala daerah serentak juga akan dilakukan di tahun yang sama.
"Selain tahapan tersebut, pada tahun 2022 dilaksanakan persiapan tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu. Pada tahun 2022, KPU juga melaksanakan sosialisasi, seleksi badan ad hoc, dan pengembangan teknologi informasi," jelas Hasyim.

Rincian anggaran yang dicairkan pemerintah

Tahapan pemilu

1. Perencanaan program dan regulasi
Kebutuhan: Rp 958,3 miliar
Realisasi: Rp 629,8 miliar (65,72 persen)
Kekurangan: Rp 328,4 miliar

2. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu
Kebutuhan: Rp 882 miliar
Realisasi: Rp 686,3 miliar (77,81 persen)
Kekurangan: Rp 195,7 miliar

3. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
Kebutuhan: Rp 251 miliar
Realisasi: Rp 164,3 miliar (65,47 persen)
Kekurangan: Rp 86,6 miliar

4. Pencalonan anggota DPD
Kebutuhan: Rp 130,9 miliar
Realisasi: Rp 98,7 miliar (75,47 persen)
Kekurangan: Rp 32,1 miliar

5. Persiapan tahapan kampanye pemilu
Kebutuhan: Rp 1,5 miliar
Realisasi: - (tak masuk DIPA dan ABT)
Kekurangan: Rp 1,5 miliar

6. Persiapan pemungutan dan penghitungan suara
Kebutuhan: Rp 15,9 miliar
Realisasi: - (tak masuk DIPA dan ABT)
Kekurangan: Rp 15,9 miliar

7. Persiapan penetapan hasil pemilu
Kebutuhan: Rp 5,6 miliar
Realisasi: - (tak masuk DIPA dan ABT)
Kekurangan: Rp 5,6 miliar

Dukungan tahapan pemilu

1. Gaji
Kebutuhan: Rp 1,79 triliun
Realisasi: Rp 1,42 triliun (79,61 persen)
Kekurangan: Rp 365,1 miliar

2. Sarana/prasarana/operasional perkantoran/IT dll.
Kebutuhan: Rp 4,02
Realisasi: Rp 562,3 miliar (17,21 persen)
Kekurangan: Rp 3,33 triliun

Kementerian Keuangan sebelumnya menjanjikan anggaran yang diperlukan KPU untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di setiap tahun bakal disiapkan.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menanggapi sisa anggaran Rp 5,6 triliun untuk KPU pada tahun ini yang tak kunjung cair.

"Kebutuhan setiap tahap akan siap pada waktunya," ujar Isa kepada Kompas.com pada Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Kemenkeu: Sisa Anggaran Rp 5,6 Triliun untuk KPU Tahun 2022 Sedang Diteliti

Namun demikian, Isa tak menjelaskan dengan gamblang kapan anggaran tersebut bakal dicairkan oleh kementerian, termasuk bagaimana mekanisme pencairannya.

" Anggaran untuk tahapan pemilu kami prioritaskan," ungkap Isa.

Persiapan tak optimal

KPU mengaku bahwa karena keadaan ini, pihaknya perlu membuat skala prioritas. Kebutuhan KPU tahun ini yang telah dijadwalkan, mau tak mau harus tercukupi dengan anggaran yang sudah direalisasikan pemerintah saat ini.

Baca juga: Anggaran 2022 Macet di Kemenkeu, KPU: Persiapan Pemilu 2024 Tak Optimal

Hasyim menyatakan bahwa persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak optimal karena macetnya pencairan dana ini.

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim memberi contoh.

"KPU berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi," jelas Hasyim.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Tim KSP yang Sarankan Berperan Jadi Petani

Moeldoko Main Film Pendek, Tim KSP yang Sarankan Berperan Jadi Petani

Nasional
Soal E-Paspor Vs Paspor Biasa, Imigrasi: Dua-duanya Sah, Bisa Dipakai ke Negara Mana Saja

Soal E-Paspor Vs Paspor Biasa, Imigrasi: Dua-duanya Sah, Bisa Dipakai ke Negara Mana Saja

Nasional
Menunggu Drama Ferdy Sambo di Meja Hijau

Menunggu Drama Ferdy Sambo di Meja Hijau

Nasional
Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk 'Refreshing' meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk "Refreshing" meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Nasional
Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar 'Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana'

Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar "Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana"

Nasional
Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Nasional
PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

Nasional
Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi 'Bodycam' Akan Terintegrasi ETLE

Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi "Bodycam" Akan Terintegrasi ETLE

Nasional
Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Nasional
Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Nasional
Komisi III Siap Gelar 'Fit and Proper Test' Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Komisi III Siap Gelar "Fit and Proper Test" Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Nasional
Curiga soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Pemerkosaan Diotopsi?

Curiga soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Pemerkosaan Diotopsi?

Nasional
Rekam Jejak Capim KPK Johanis Tanak, Pernah Dipanggil Jaksa Agung karena Kader Nasdem Tersangka

Rekam Jejak Capim KPK Johanis Tanak, Pernah Dipanggil Jaksa Agung karena Kader Nasdem Tersangka

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, Sekber Prabowo-Jokowi Butuh Kepastian Presiden Dua Periode Boleh  Jadi Wapres

Gugat UU Pemilu ke MK, Sekber Prabowo-Jokowi Butuh Kepastian Presiden Dua Periode Boleh Jadi Wapres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.