Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Separuh Anggaran KPU Cair, Persiapan Pemilu 2024 Tak Optimal

Kompas.com - 30/07/2022, 08:19 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka-bukaan soal kondisi keuangan dalam persiapan Pemilu 2024 pada tahun ini.

Hingga sekarang, pemerintah belum mencairkan 54,13 persen usulan anggaran 2022 untuk KPU yang sebetulnya sudah disepakati dengan DPR dan dibahas dengan Kementerian Keuangan.

"KPU telah mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8,06 triliun. Dalam DIPA (daftar isian prioritas anggaran) KPU Tahun 2022, telah teralokasi anggaran sebesar Rp 2,4 triliun, sehingga KPU mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam jumpa pers, Jumat (29/7/2022).

"Hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan KPU, pada tanggal 26 Juli 2022 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-336/AG/AG 5/2022, tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp 1,2 triliun," lanjutnya.

Menurut Hasyim, secara total KPU baru menerima Rp 3,69 triliun untuk tahun 2022 atau baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan.

Masih ada sekitar Rp 4,36 triliun yang belum cair.

Padahal, KPU membutuhkan anggaran untuk menempuh berbagai tahapan pemilu yang sebenarnya sudah mulai berlangsung tahun ini.

Pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Sisa Kebutuhan Anggaran KPU Tahun 2022 Tak Kunjung Cair

Kedua, tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Ketiga, tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Keempat, pencalonan anggota DPD.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy'ari memberi sambutan pada acara peluncuran tahapan Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat ramai. Tidak hanya pemilu, pemilihan kepala daerah serentak juga akan dilakukan di tahun yang sama.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy'ari memberi sambutan pada acara peluncuran tahapan Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat ramai. Tidak hanya pemilu, pemilihan kepala daerah serentak juga akan dilakukan di tahun yang sama.
"Selain tahapan tersebut, pada tahun 2022 dilaksanakan persiapan tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu. Pada tahun 2022, KPU juga melaksanakan sosialisasi, seleksi badan ad hoc, dan pengembangan teknologi informasi," jelas Hasyim.

Rincian anggaran yang dicairkan pemerintah

Tahapan pemilu

1. Perencanaan program dan regulasi
Kebutuhan: Rp 958,3 miliar
Realisasi: Rp 629,8 miliar (65,72 persen)
Kekurangan: Rp 328,4 miliar

2. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu
Kebutuhan: Rp 882 miliar
Realisasi: Rp 686,3 miliar (77,81 persen)
Kekurangan: Rp 195,7 miliar

3. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
Kebutuhan: Rp 251 miliar
Realisasi: Rp 164,3 miliar (65,47 persen)
Kekurangan: Rp 86,6 miliar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com