Belum Separuh Anggaran KPU Cair, Persiapan Pemilu 2024 Tak Optimal

4. Pencalonan anggota DPD
Kebutuhan: Rp 130,9 miliar
Realisasi: Rp 98,7 miliar (75,47 persen)
Kekurangan: Rp 32,1 miliar

5. Persiapan tahapan kampanye pemilu
Kebutuhan: Rp 1,5 miliar
Realisasi: - (tak masuk DIPA dan ABT)
Kekurangan: Rp 1,5 miliar

6. Persiapan pemungutan dan penghitungan suara
Kebutuhan: Rp 15,9 miliar
Realisasi: - (tak masuk DIPA dan ABT)
Kekurangan: Rp 15,9 miliar

7. Persiapan penetapan hasil pemilu
Kebutuhan: Rp 5,6 miliar
Realisasi: - (tak masuk DIPA dan ABT)
Kekurangan: Rp 5,6 miliar

Dukungan tahapan pemilu

1. Gaji
Kebutuhan: Rp 1,79 triliun
Realisasi: Rp 1,42 triliun (79,61 persen)
Kekurangan: Rp 365,1 miliar

2. Sarana/prasarana/operasional perkantoran/IT dll.
Kebutuhan: Rp 4,02
Realisasi: Rp 562,3 miliar (17,21 persen)
Kekurangan: Rp 3,33 triliun

Kementerian Keuangan sebelumnya menjanjikan anggaran yang diperlukan KPU untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di setiap tahun bakal disiapkan.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menanggapi sisa anggaran Rp 5,6 triliun untuk KPU pada tahun ini yang tak kunjung cair.

"Kebutuhan setiap tahap akan siap pada waktunya," ujar Isa kepada Kompas.com pada Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Kemenkeu: Sisa Anggaran Rp 5,6 Triliun untuk KPU Tahun 2022 Sedang Diteliti

Namun demikian, Isa tak menjelaskan dengan gamblang kapan anggaran tersebut bakal dicairkan oleh kementerian, termasuk bagaimana mekanisme pencairannya.

" Anggaran untuk tahapan pemilu kami prioritaskan," ungkap Isa.

Persiapan tak optimal

KPU mengaku bahwa karena keadaan ini, pihaknya perlu membuat skala prioritas. Kebutuhan KPU tahun ini yang telah dijadwalkan, mau tak mau harus tercukupi dengan anggaran yang sudah direalisasikan pemerintah saat ini.

Baca juga: Anggaran 2022 Macet di Kemenkeu, KPU: Persiapan Pemilu 2024 Tak Optimal

Hasyim menyatakan bahwa persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak optimal karena macetnya pencairan dana ini.

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim memberi contoh.

"KPU berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi," jelas Hasyim.