Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Trias Kuncahyono
Wartawan dan Penulis Buku

Trias Kuncahyono, lahir di Yogyakarta, 1958, wartawan Kompas 1988-2018, nulis sejumlah buku antara lain Jerusalem, Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir; Turki, Revolusi Tak Pernah Henti; Tahrir Square, Jantung Revolusi Mesir; Kredensial, Kearifan di Masa Pagebluk; dan Pilgrim.

Catatan Muhibah Tiga Negara Jokowi

Kompas.com - 30/07/2022, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Jokowi baru saja melakukan kunjungan maraton ke tiga negara--China, Jepang, dan Korea--dalam tempo tiga hari.

Di China, Presiden Jokowi bertemu dengan PM Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping; di Jepang bertemu dengan PM Fumio Kishida dan kalangan bisnis; dan di Korea Selatan bertemu dengan Presiden Yoon Suk-yeol.

Kunjungan ini amat menarik, walau dilakukan secara singkat. Akan lebih menarik dan bermakna penting bila kunjungan ke ketiga itu diletakkan dalam bingkai dinamika di kawasan Indo-Pasifik.

Memang Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa ketiga negara adalah mitra strategis Indonesia di sektor ekonomi; juga mitra strategis ASEAN di isu-isu regional.

China, misalnya, adalah mitra perdagangan strategik Indonesia dengan total nilai traksaksi mencapai 110 miliar dollar AS (Jepang 32 miliar dollar AS; Korsel 18,41 miliar dollar AS) pada tahun 2021.

Di tahun yang sama, China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai investasi 3,2 miliar dollar AS (Jepang 2,26 miliar dolar AS; Korsel 1, 64 miliar dollar AS)

Angka-angka itu memberikan gambaran pentingnya ketiga negara bagi Indonesia. Karena itu, kata Menlu, secara bilateral fokus kunjungan adalah untuk memperkuat kemitraan ekonomi terutama dalam sektor perdagangan dan investasi.

Tentu, kunjungan ini juga dalam rangka presidensi G20 Indonesia yang akan mengadakan KTT Oktober mendatang di Bali.

Dipilihnya Indonesia untuk memegang Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis.

Presidensi ini juga merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya.

Karena itu, kehadiran para pemimpin tiga negara itu, penting dan besar maknanya. Itulah sebabnya, Presiden menemui pemimpin ketiga negara itu.

Ketiga negara itu adalah kekuatan ekonomi di Asia. Bahkan China, kekuatan ekonomi utama dunia. Ketiganya, juga "terlibat" dalam persaingan strategik di Indo-Pasifik yang di dalamnya ada AS.

Dinamika Indo-Pasifik

Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam pertemuan bilateral di Tokyo, Jepang, Rabu (27/7/2022).Dokumentasi/Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam pertemuan bilateral di Tokyo, Jepang, Rabu (27/7/2022).
Ketiga negara yang dikunjungi Jokowi, menempati posisi yang penting dalam konteks dinamika Indo-Pasifik. Apalagi bila dikaitkan dengan kompetisi strategik antara AS dan China.

AS, Jepang dan China adalah kekuatan strategis di Asia Timur dan seluruh kawasan akan sangat tergantung pada ketiga negara itu dan hubungan di antara mereka.

Kata Chu Shulong (2008) dari Tsinghua University, di antara tiga hubungan bilateral, hubungan AS - Jepang, terstruktur, stabil, dan kuat sejak akhir Perang Dingin, terutama sejak pertengahan 1990-an.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com