Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Ungkap Ada Partai Non-Parlemen Mau Gabung dengan KIB

Kompas.com - 28/07/2022, 16:20 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, ada partai non-parlemen yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu.

Namun, Arsul enggan membocorkan partai mana yang akan bergabung dengan koalisi bentukan Partai Golkar, PPP, dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

"Mau tahu saja. (Partai) yang di luar parlemen," ujar Arsul saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: PPP: KIB Terbuka untuk Ganjar, Puan, Anies hingga Erick Thohir, tapi...

Saat ditanya apakah partai non-parlemen yang dimaksud adalah Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Arsul juga ogah berkomentar.

"Silakan ditebak-tebak sendiri saja," ucap dia.

Arsul mengatakan, KIB akan mulai membahas sosok calon presiden (capres) setelah 17 Agustus 2022.

Masing-masing partai di KIB akan mengusulkan capresnya, kemudian dilakukan pendalaman secara bersama-sama.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan, KIB masih solid.

Baca juga: PPP Sebut Komunikasi KIB Makin Intens, Bakal Bahas Capres Setelah 17 Agustus

Yandri mengatakan, setiap partai di KIB berkomunikasi dengan partai politik lain untuk sekadar silaturahmi dan mengajak bergabung, bukan membentuk poros baru.

"Untuk gabung kan harus komunikasi, mesti ada silaturahmi. Jadi ya mau Golkar silakan komunikasi dengan partai lain, PPP silahkan dan PAN juga begitu. Jadi enggak ada yang dilanggar dalam KIB," ujar Yandri saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Yandri berharap justru ada partai lain yang bersedia bergabung dengan KIB.

Dia menekankan, KIB membuka pintu lebar bagi partai lain untuk masuk.

"Kalau sekarang kan dibuka seluas-luasnya KIB. Kalau ada partai lain ingin bergabung, sangat ahlan wa sahlan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

Nasional
Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Nasional
Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Nasional
Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada 'Buffer Zone'

Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada "Buffer Zone"

Nasional
Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Nasional
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com