Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Sebut Komunikasi KIB Makin Intens, Bakal Bahas Capres Setelah 17 Agustus

Kompas.com - 28/07/2022, 13:50 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengeklaim komunikasi tiga partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) kini semakin intens.

Hanya saja, pertemuan-pertemuan KIB bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP itu sengaja tidak dipublikasi.

"Sebetulnya komunikasi antara tiga parpol KIB makin intens. Namun kita sepakat setiap kita pertemuan tidak harus selalu dipublikasi ke media, apalagi hal yang belum matang," ujar Arsul saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Hasto Tegaskan Tak Bahas KIB Saat Gowes Bareng Sekjen PAN: Kerja Sama Politik Ranah Ketum

Lebih jauh, Arsul mengatakan, setelah 17 Agustus 2022, KIB mulai membahas sosok bakal calon presiden (capres) yang akan diusung.

Nantinya, masing-masing partai di KIB mengajukan sosok-sosok yang ingin diusung.

"Misalnya, di Golkar ada Airlangga. PAN nanti akan ada proses rakernas dengan calon nama. Dan PPP juga di mukernas akan menyebut nama-nama, baru dari situlah kami bekerja," tuturnya.

Baca juga: PKB Klaim Koalisinya dengan Gerindra Punya Banyak Kelebihan Dibandingkan KIB

Setelah itu, kata Arsul, perwakilan masing-masing fraksi di KIB akan melakukan pendalaman terhadap sosok capres yang diusulkan.

Dalam melakukan pendalaman, KIB disebut melibatkan organisasi masyarakat (ormas) agama dan non agama.

"Tentu juga ya di lingkungan termasuk harus ada pengembangan komunikasi dengan parpol lain. Meski di kalangan partai-partai koalisi pemerintah yang tujuh, meskipun kami membelah dan tidak ada dalam koalisi," imbuh Arsul.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, KIB akan membentuk tim untuk membahas mekanisme penentuan calon presiden yang akan diusung.

Baca juga: KIB Disebut Bakal Bentuk Tim untuk Bahas Mekanisme Penentuan Capres

"Akan ada tim nanti yang ditugaskan oleh masing-masing ketua umum partai untuk duduk merumuskan berbagai hal tadi, termasuk bagaimana mekanisme kita membicarakan, menghadirkan capres cawapres dari KIB," kata Melki dalam acara diskusi bertajuk "Peta Koalisi Pascakelahiran KIB", Jumat (15/7/2022).

KIB sudah mengantongi tiket pencalonan presiden karena gabungan perolehan suara ketiga partai telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Nasional
Politikus PDI-P: Kalau 'Gentle' sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Politikus PDI-P: Kalau "Gentle" sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Nasional
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com