Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/07/2022, 16:01 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) menyerahkan diri dan bersikap kooperatif.

KPK menyatakan menghargai keputusan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming yang menyerahkan diri ke KPK.

"Tentu kami hargai kedatangan DPO KPK dimaksud sehingga kami berharap para DPO KPK lainnya juga kooperatif menyerahkan diri ke KPK," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Maming Serahkan Diri, KPK: Kita Beri Kesempatan yang Sama

Ali mengatakan, KPK mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menangani perkara suap izin usaha pertambangan (IUP) yang menjerat Maming itu.

KPK juga menyatakan akan memberikan hak yang sama kepada semua tersangka yang memenuhi panggilan penyidik.

Hal ini seperti hak pembelaan diri selama proses penyidikan hingga penuntutan di pengadilan.

"KPK junjung tinggi hak asasi dan keadilan setiap penanganan perkaranya," ujar Ali.

Selain Maming, ada lima buron KPK lainnya. Mereka adalah Politikus PDI-P Harun Masiku; Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak dan pemilik PT Darmex atau PT Duta Palma Group Suryadi Darmadi.

Kemudian, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Izin Azhar; penyuap Kepala Divisi Perbendaharaan PT PAL Indonesia (Persero) Arif Cahyana; dan Kirana Kotama.

Hari ini, Maming menyerahkan diri ke KPK setelah ditetapkan sebagai buron pada Selasa 26 Juli.

Baca juga: Tiba di KPK, Mardani Maming: Saya di Sini Sesuai Janji Saya

KPK dua kali memanggil Maming diperiksa yakni 14 dan 21 Juli. Namun, Maming tidak memenuhi panggilan tersebut.

KPK kemudian menjemput paksa Maming pada 25 Juli di kediamannya. Namun, Maming tidak ditemukan di apartemennya.

Pada 26, Juli KPK menetapkan Maming sebagai buron.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal 'Reshuffle', Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Soal "Reshuffle", Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Nasional
Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Nasional
Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Nasional
Jaksa: Teriakan Sambo 'Cepat Kau Tembak' Bukan Paksaan untuk Bharada E

Jaksa: Teriakan Sambo "Cepat Kau Tembak" Bukan Paksaan untuk Bharada E

Nasional
Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Kemenag: Masih Dinamis, Februari Akan Diputuskan

Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Kemenag: Masih Dinamis, Februari Akan Diputuskan

Nasional
Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Nasional
DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

Nasional
Kemenlu Panggil Dubes Swedia, Sampaikan Kekecewaan atas Aksi Pembakaran Al Quran yang Dilakukan Rasmus Paludan

Kemenlu Panggil Dubes Swedia, Sampaikan Kekecewaan atas Aksi Pembakaran Al Quran yang Dilakukan Rasmus Paludan

Nasional
Isu 'Reshuffle' Berlarut-larut, Waketum PKB: Kasihan Menterinya

Isu "Reshuffle" Berlarut-larut, Waketum PKB: Kasihan Menterinya

Nasional
Bareskrim Akan Lakukan Penyelidikan Kasus Pencurian dengan File APK Berkedok Undangan

Bareskrim Akan Lakukan Penyelidikan Kasus Pencurian dengan File APK Berkedok Undangan

Nasional
Kejagung Nilai Tak Ada Perbuatan Perdata di Kasus Indosurya, Para Terdakwa Manfaatkan Celah Hukum

Kejagung Nilai Tak Ada Perbuatan Perdata di Kasus Indosurya, Para Terdakwa Manfaatkan Celah Hukum

Nasional
Sekjen Nasdem: Pertemuan Pak Presiden dengan Pak Surya Paloh Bagus

Sekjen Nasdem: Pertemuan Pak Presiden dengan Pak Surya Paloh Bagus

Nasional
Kemenlu Tak Bisa Larang Demo di Depan Kedubes Swedia asal Seizin Polisi

Kemenlu Tak Bisa Larang Demo di Depan Kedubes Swedia asal Seizin Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.