Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat Sebut Menteri ATR/BPN Harusnya Fokus Berantas Mafia ketimbang Bikin Seragam Baru

Kompas.com - 28/07/2022, 14:58 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyoroti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang membuat seragam baru menyerupai tentara untuk jajarannya.

Menurut dia, jangan sampai publik jadi berpikir bahwa eks Panglima TNI itu belum move on dari TNI setelah pensiun.

"Jangan sampai disalahpahami bahwa Pak Menteri belum move on setelah pensiun dari TNI, dan telah menjadi rakyat sipil sehingga membuat seragam baru yang seperti militer," ujar Kamhar dalam keterangannya, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Seragam PNS ATR/BPN Pakai Baret dan Tongkat Komando, Ketua Komisi II: Yang Penting Kinerjanya...

Kamhar menjelaskan, Kementerian ATR/BPN seharusnya fokus memberantas mafia tanah ketimbang membuat seragam baru.

Dia menilai pemberantasan mafia tanah ini sudah sangat mendesak lantaran terjadi di berbagai daerah hingga kota-kota besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk oknum-oknum pegawai ATR/BPN sendiri.

"Termasuk program sertifikat tanah gratis khususnya untuk daerah-daerah pertanian sebagai bentuk dukungan reformasi agraria, dan sekaligus sebagai jaminan dan perlindungan atas hak kepemilikan atas tanah bagi petani yang pada gilirannya akan memberikan kemudahan dalam akses permodalan," tuturnya.

Lebih jauh, Kamhar menyebutkan, ada banyak hal lain yang sifatnya lebih penting dan mendesak bagi Kementerian ATR/BPN.

Apalagi, kata Kamhar, pembuatan seragam baru membutuhkan tambahan anggaran. Padahal, situasi keuangan negara sedang sulit.

"Pak Menteri harus punya kepekaan dan kepedulian atas ini," ucap Kamhar.

Kamhar menegaskan, pembuatan seragam baru bagi pegawai Kementerian ATR/BPN belum mendesak.

Sebelumnya, Menteri Hadi menambah dan memberikan atribut baru kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Atribut tersebut antara lain tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH).

Sebagaimana diketahui, penggunaan baret hingga tongkat komando selama ini identik dengan militer. Baret ataupun tongkat komando juga menjadi simbol struktur garis komando yang berlaku di lingkup TNI.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto diketahui juga merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir Kepala Staf TNI AU dan Panglima TNI.

Baca juga: Seragam PNS ATR/BPN Pakai Baret dan Tongkat Komando, Junimart: Apa Urgensinya?

Atribut baru diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 27 Juli 2022.

"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangan resminya, Rabu (27/7/2022).

Penggantian serta pemasangan atribut baru dilakukan Hadi Tjahjanto kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN, di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com