Salin Artikel

Politisi Demokrat Sebut Menteri ATR/BPN Harusnya Fokus Berantas Mafia ketimbang Bikin Seragam Baru

Menurut dia, jangan sampai publik jadi berpikir bahwa eks Panglima TNI itu belum move on dari TNI setelah pensiun.

"Jangan sampai disalahpahami bahwa Pak Menteri belum move on setelah pensiun dari TNI, dan telah menjadi rakyat sipil sehingga membuat seragam baru yang seperti militer," ujar Kamhar dalam keterangannya, Kamis (28/7/2022).

Kamhar menjelaskan, Kementerian ATR/BPN seharusnya fokus memberantas mafia tanah ketimbang membuat seragam baru.

Dia menilai pemberantasan mafia tanah ini sudah sangat mendesak lantaran terjadi di berbagai daerah hingga kota-kota besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk oknum-oknum pegawai ATR/BPN sendiri.

"Termasuk program sertifikat tanah gratis khususnya untuk daerah-daerah pertanian sebagai bentuk dukungan reformasi agraria, dan sekaligus sebagai jaminan dan perlindungan atas hak kepemilikan atas tanah bagi petani yang pada gilirannya akan memberikan kemudahan dalam akses permodalan," tuturnya.

Lebih jauh, Kamhar menyebutkan, ada banyak hal lain yang sifatnya lebih penting dan mendesak bagi Kementerian ATR/BPN.

Apalagi, kata Kamhar, pembuatan seragam baru membutuhkan tambahan anggaran. Padahal, situasi keuangan negara sedang sulit.

"Pak Menteri harus punya kepekaan dan kepedulian atas ini," ucap Kamhar.

Kamhar menegaskan, pembuatan seragam baru bagi pegawai Kementerian ATR/BPN belum mendesak.

Sebelumnya, Menteri Hadi menambah dan memberikan atribut baru kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Atribut tersebut antara lain tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH).

Sebagaimana diketahui, penggunaan baret hingga tongkat komando selama ini identik dengan militer. Baret ataupun tongkat komando juga menjadi simbol struktur garis komando yang berlaku di lingkup TNI.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto diketahui juga merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir Kepala Staf TNI AU dan Panglima TNI.

Atribut baru diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 27 Juli 2022.

"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangan resminya, Rabu (27/7/2022).

Penggantian serta pemasangan atribut baru dilakukan Hadi Tjahjanto kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN, di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/28/14585561/politisi-demokrat-sebut-menteri-atr-bpn-harusnya-fokus-berantas-mafia

Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke