JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pergantian seragam pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hendaknya selaras dengan peningkatan kinerja.
Menurutnya, saat ini yang ditunggu masyarakat adalah penyelesaian konflik tanah lewat kinerja Kementerian ATR/BPN.
"Masalah pertanahan di negara ini masih banyak sekali PR (pekerjaan rumah) nya. Yang penting apakah suasana baru itu dapat mendorong terumuskannya langkah-langkah baru dalam penyelesaian masalah pertanahan," kata Doli kepada wartawan, Kamis (28/7/2022).
Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, publik justru akan mengukur keberhasilan Kementerian ATR/BPN dari kinerjanya.
Baca juga: Menteri ATR/BPN Buka Loket Prioritas Khusus bagi yang Ingin Urus Tanah Tanpa Calo
Publik, menurutnya, tidak menilai penting pergantian seragam PNS ATR/BPN.
"Yang menjadi ukuran adalah apakah kinerja dari seluruh Kementerian ATR/BPN, bukan apakah atributnya baru/bagus atau tidak," ucap Doli.
Dia menekankan, semua pihak termasuk Komisi II, kini menunggu terobosan baru Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian kasus berkaitan tanah.
Utamanya, soal kasus mafia tanah yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah dari Kementerian ATR/BPN.
"Kita tunggu terobosan baru apa yang dilakukan untuk memberantas mafia pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, percepatan sertifikasi tanah masyarakat, dan lain-lain," pungkasnya.
Baca juga: Seragam Baru PNS ATR/BPN: Baret dan Tongkat Komando bak Tentara
Sebelumnya, seragam PNS kementerian ATR/BPN diperbarui dengan atribut baru berupa tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH).
Seragam baru jajaran pegawai itu diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/07/2022).
"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," kata
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, dikutip dari website ATR/BPN.
Hadi mengatakan, sebagai instansi vertikal dengan kurang lebih 35.000 pegawai, tongkat komando dan baret diberikan dengan tujuan para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.