Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lusa, KPU Buka-bukaan Soal Nominal Anggaran Pemilu 2024 yang Dibutuhkan

Kompas.com - 27/07/2022, 22:31 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan pihaknya akan buka-bukaan mengenai jumlah anggaran Pemilu 2024 yang sesungguhnya dibutuhkan.

Hasyim menyebutkan, topik ini akan diekspos KPU dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Kantor KPU pada Jumat (29/7/2022) lusa.

"Nanti KPU akan menyampaikan berapa sesungguhnya anggaran 2024 yang diperlukan. Dan kemudian yang sudah disiapkan berapa, yang disetujui berapa, yang dicairkan berapa, yang belum berapa," ujar Hasyim kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Baca juga: KPU Ungkap 6 Partai Ini Konfirmasi Bakal Daftar jadi Calon Peserta Pemilu 2024

"Apakah besaran itu memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 atau belum, akan kami sampaikan besok Jumat," sambungnya.

Mengenai anggaran Pemilu 2024, Hasyim menekankan, KPU selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan setiap hari.

Menurutnya, percuma apabila anggaran dicairkan, namun ternyata nominalnya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga: KPU Akan Berikan Akses Sipol untuk Bawaslu

"Bukan hanya pencairan. Pemenuhan besarannya juga harus diperhatikan gitu. Kalau cair saja dan tidak sesuai atau belum sesuai dengan kebutuhan kan menjadi pertanyaan," tuturnya.

Saat ditanya mengenai berapa anggaran yang sebenarnya KPU butuhkan, Hasyim enggan menjawab.

Dia mengatakan angka itu akan diumumkan pada Jumat mendatang.

"Nanti, Jumat. Ojo kesusu (jangan terburu-buru)," imbuh Hasyim.

Baca juga: Ketua KPU Nilai Kampus Perguruan Tinggi Bisa Jadi Lokasi Kampanye Pemilu

Untuk diketahui, berdasarkan rapat rasionalisasi anggaran antara KPU, pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu, telah disepakati bahwa anggaran yang dibutuhkan KPU untuk penyelenggaraan Pemilu mendatang mencapai Rp 77 triliun.

Namun, jumlah anggaran itu diperkirakan bakal mengalami perubahan setelah ada tiga provinsi pemekaran baru di Papua yaitu Papua Tengah, Papua Selatan dan Pegunungan Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com