JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya karena tidak ada kemajuan signifikan terhadap implementasi five point consensus atau 5PCs terhadap kondisi di Myanmar.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers dari Tokyo usai Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, Rabu (27/7/2022).
"Mengenai Myanmar, Presiden sampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan implementasi 5PCs. Semua perkembangan di Myanmar, termasuk hukuman mati terhadap tahanan politik menunjukkan kemunduran, bukan kemajuan dari implementasi 5PCs," ujar Retno sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemenlu.
Baca juga: Konpers dengan Jokowi, PM Jepang Singgung soal Hibah Kapal Patroli
"Semua perkembangan menunjukkan tidak adanya komitmen Junta militer Myanmar dalam meng-implementasikan 5PCs," tegasnya.
Menurut Retno, sejak situasi krisis politik di Myanmar terjadi, Indonesia termasuk yang pertama mendorong para pemimpin negara ASEAN untuk bersikap.
"Indonesia juga secara aktif memberikan masukan terhadap draf chair statement tersebut. Saya sendiri mengusulkan bahwa pertemuan dalam pertemuan ASEAN Ministers Forum di Pnom Penh awal Agustus ini, perkembangan terakhir Myanmar penting untuk dibahas secara khusus," tutur Retno.
Sebab terhitung hingga saat ini sudah lebih dari 1,5 tahun 5PCs disepakati.
"Sudah waktunya ASEAN membahas kembali secara serius tidak adanya progres yang signifikan terhadap implementasi 5PCs," tambah Retno.
Untuk diketahui, pada 24 April 2021, para pemimpin dan perwakilan negara-negara ASEAN menggelar ASEAN Leaders Meeting (ALM) atau Konferensi Tingkat Tinggi yang membahas solusi bagi krisis politik di Myanmar.
Dalam pertemuan di Jakarta itu, para pemimpin ASEAN telah mencapai lima kesepakatan bersama.
Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua ASEAN Sultan Hassanal Bolkiah dalam keterangan tertulis kepada media massa.
"Mengenai situasi di Myanmar, para pemimpin mencapai konsensus sebagai berikut, pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar, dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya," ujar Sultan Hassan.
Kedua, para pemimpin sepakat agar diadakan dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan di Myanmar.
Baca juga: Jokowi Bertemu Presiden Japan-Indonesia Association di Tokyo, Bahas Kerja Sama SDM
Dialog itu perlu segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.
Ketiga, para pemimpin sepakat mengirimkan utusan khusus Ketua ASEAN yang akan memfasilitasi mediasi dan proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar melalui AHA Centre.
Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.