Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ingatkan Pihak yang Sembunyikan Mardani Maming Bisa Dipidana

Kompas.com - 25/07/2022, 17:59 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMAPS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam semua pihak yang dengan sengaja menyembunyikan tersangka suap sekaligus mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming bisa diproses pidana.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan peringatan ini berlaku bagi siapapun karena menghalangi penyidikan dilarang undang-undang.

"Sengaja menyembunyikan keberadaan tersangka karena itu diancam pidana sebagaimana Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (25/7/2022).

Baca juga: KPK Tak Temukan Mardani Maming, Ancam Terbitkan DPO

Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu menyatakan siapapun yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan bisa dipidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

Ancaman lainnya adalah pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Sebagai informasi, KPK tidak berhasil menemukan Maming dalam upaya jemput paksa yang dilakukan hari ini di apartemennya di Jakarta.

Baca juga: KPK Jemput Paksa Mardani Maming karena Tak Kooperatif

Ali mengingatkan agar Maming bersikap kooperatif mengikuti ketentuan hukum acara pidana. KPK mengingatkan bahwa bisa menjemput paksa hingga menetapkannya sebagai buron.

"KPK dapat melakukan jemput paksa dan secara bertahap dapat menerbitkan DPO yang nantinya kami publikasikan secara terbuka kepada khalayak," ujar Ali.

Dengan demikian, kata dia, siapapun bisa mengenali Maming, menangkap, atau malaporkan keberadaannya ke KPK.

"Kami juga mengingatkan siapapun dilarang undang-undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan," kata Ali mengingatkan.

Baca juga: Mardani Maming Dijemput Paksa, Kuasa Hukum Mengaku Belum Tahu

Sebelumnya, KPK melakukan upaya jemput paksa kepada Maming karena sudah dua kali absen dari panggilan penyidik KPK.

Pemeriksaan pertama dijadwalkan pada 14 Juli lalu. Namun Maming tidak hadir dengan alasan praperadilan masih bergulir.

Menanggapi ini, KPK menyatakan praperadilan tidak menghalangi penyidikan. Sebab, praperadilan hanya menguji aspek formil.

KPK lantas menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 21 Juli lalu. Namun, Maming kembali absen.

Baca juga: KPK Jemput Paksa Mardani Maming

KPK menduga Maming menerima suap lebih dari Rp 104,3 miar sepanjang 2014-2021. Ia disebut difasilitasi dan dibiayai membangun perusahaan setelah mengalihkan izin pertambangan dan produksi batubara ke PT Prolindo Cipta Nusantara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 28 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com