Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Gus Dur Copot JK dan Laksamana Sukardi Berujung Murka Koalisi

Kompas.com - 23/07/2022, 10:01 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu konflik politik yang membuat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hanya berumur 2 tahun adalah perselisihannya dengan sejumlah partai politik yang mengusungnya.

Salah satu keputusan Gus Dur yang memicu pertikaian dengan sejumlah partai politik dan berujung pemakzulan adalah ketika dia memutuskan mencopot Menteri Perdagangan dan Perindustrian yang saat itu dijabat Jusuf Kalla (JK).

Selain itu, Gus Dur juga mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi.

Baca juga: Air Mata Gus Dur Mengalir sebelum Terbitkan Dekrit

Sebelum mencopot keduanya, Gus Dur juga mendepak sejumlah menteri lain dari Kabinet Persatuan Indonesia.

Gus Dur pernah mencopot Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Bahkan dia menyampaikan niat untuk mencopot Wiranto saat dalam lawatan ke Eropa.

Keputusan mencopot Wiranto dari posisi Menko Polhukam dilakukan saat Gus Dur kembali ke Jakarta.

Baca juga: Cerita di Balik Celana Pendek Gus Dur Saat Menyapa Pendukungnya dari Istana

Gus Dur saat itu menyatakan Wiranto dicopot karena menjadi penghalang upayanya untuk melakukan reformasi militer. Selain itu, Wiranto juga diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur (kini Republik Demokratik Timor Leste).

Menteri lain yang turut dicopot oleh Gus Dur adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam).

Penyebabnya adalah Gus Dur menyatakan SBY menolak perintah Presiden untuk menyatakan keadaan darurat pada Juni 2001.

Baca juga: Lelucon-lelucon Gus Dur yang Menyentil Hati...

Akan tetapi, keputusan Gus Dur melakukan perombakan kabinet adalah saat mencopot JK dan Laksamana.

Dalam buku Menjerat Gus Dur karya Virdika Rizky Utama, Gus Dur mengumumkan pencopotan Laksamana dan JK pada 24 April 2020.

Alasan Gus Dur mencopot keduanya karena mereka dituduh terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di sisi lain, kedua menteri yang dicopot Gus Dur merupakan politikus terpandang di masing-masing partainya.

Laksamana merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan disebut sebagai "anak kesayangan" sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sedangkan JK adalah pengusaha sukses pemilik Grup Kalla dan salah satu penyumbang dana terbesar di Partai Golkar.

Baca juga: Gus Dur: Tak Ada Jabatan yang Layak Dipertahankan dengan Pertumpahan Darah

Halaman Berikutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

TKN: 60 Bu Nyai dan Majelis Taklim Jateng Dukung Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

TKN: 60 Bu Nyai dan Majelis Taklim Jateng Dukung Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Nasional
Ceritakan Pengalaman Kalah Pemilu Berkali-kali, Prabowo: Kalau Rakyat Tak Memberi Mandat ya Tak Masalah

Ceritakan Pengalaman Kalah Pemilu Berkali-kali, Prabowo: Kalau Rakyat Tak Memberi Mandat ya Tak Masalah

Nasional
Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Orang Miskin di Indonesia

Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Orang Miskin di Indonesia

Nasional
Belum Dapat Izin Pemerintah China, KPU RI Tak Bisa Dirikan TPS di Hong Kong dan Makau

Belum Dapat Izin Pemerintah China, KPU RI Tak Bisa Dirikan TPS di Hong Kong dan Makau

Nasional
Temui Nelayan di Tangerang, Anies: Berangkat-Pulang Kena Pajak, Kapan Bisa Makmur?

Temui Nelayan di Tangerang, Anies: Berangkat-Pulang Kena Pajak, Kapan Bisa Makmur?

Nasional
Antam dan Kodam XVI/Pattimura Kerja Sama Perkuat Pengamanan di Wilayah Operasi Maluku Utara

Antam dan Kodam XVI/Pattimura Kerja Sama Perkuat Pengamanan di Wilayah Operasi Maluku Utara

Nasional
Prabowo Minta Maaf Baru Kampanye di Tasikmalaya Lagi: Satu Masalahnya, Saya Kalah

Prabowo Minta Maaf Baru Kampanye di Tasikmalaya Lagi: Satu Masalahnya, Saya Kalah

Nasional
Sapa Warga Sragen, Gibran: Pilihan Apa Saja Silakan, yang Penting Bersaudara

Sapa Warga Sragen, Gibran: Pilihan Apa Saja Silakan, yang Penting Bersaudara

Nasional
KPU Sebut Ada 1,7 Juta Pemilih di Luar Negeri Bakal Nyoblos Pemilu Lebih Awal

KPU Sebut Ada 1,7 Juta Pemilih di Luar Negeri Bakal Nyoblos Pemilu Lebih Awal

Nasional
Penerbangan Terlambat, Ganjar Pranowo Batal Hadiri Konferensi Kebijakan Luar Negeri di Jakarta

Penerbangan Terlambat, Ganjar Pranowo Batal Hadiri Konferensi Kebijakan Luar Negeri di Jakarta

Nasional
Resmikan Kantor Baru DPW, Cak Imin Ingin PKB Menangkan Pilkada di Riau

Resmikan Kantor Baru DPW, Cak Imin Ingin PKB Menangkan Pilkada di Riau

Nasional
Singgung Penguatan Hukum, Anies: Dunia Internasional Akan Respons Positif Jika Sudah Dikerjakan

Singgung Penguatan Hukum, Anies: Dunia Internasional Akan Respons Positif Jika Sudah Dikerjakan

Nasional
Minta Masyarakat Ikut Sebarkan Narasi Perubahan, Cak Imin: Kami Bukan Penjual Tari-tarian

Minta Masyarakat Ikut Sebarkan Narasi Perubahan, Cak Imin: Kami Bukan Penjual Tari-tarian

Nasional
KPU Sebut Indonesia Sukses Selenggarakan Pemilu, Tak Ada Riwayat 'Pemilu Berdarah'

KPU Sebut Indonesia Sukses Selenggarakan Pemilu, Tak Ada Riwayat "Pemilu Berdarah"

Nasional
Ingin Hadiri Langsung Sidang Umum PBB Jika Jadi Presiden, Anies: Indonesia Perlu Hadir

Ingin Hadiri Langsung Sidang Umum PBB Jika Jadi Presiden, Anies: Indonesia Perlu Hadir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com