Langkah Gus Dur Copot JK dan Laksamana Sukardi Berujung Murka Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu konflik politik yang membuat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hanya berumur 2 tahun adalah perselisihannya dengan sejumlah partai politik yang mengusungnya.

Salah satu keputusan Gus Dur yang memicu pertikaian dengan sejumlah partai politik dan berujung pemakzulan adalah ketika dia memutuskan mencopot Menteri Perdagangan dan Perindustrian yang saat itu dijabat Jusuf Kalla (JK).

Selain itu, Gus Dur juga mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi.

Sebelum mencopot keduanya, Gus Dur juga mendepak sejumlah menteri lain dari Kabinet Persatuan Indonesia.

Gus Dur pernah mencopot Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Bahkan dia menyampaikan niat untuk mencopot Wiranto saat dalam lawatan ke Eropa.

Keputusan mencopot Wiranto dari posisi Menko Polhukam dilakukan saat Gus Dur kembali ke Jakarta.

Gus Dur saat itu menyatakan Wiranto dicopot karena menjadi penghalang upayanya untuk melakukan reformasi militer. Selain itu, Wiranto juga diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur (kini Republik Demokratik Timor Leste).

Menteri lain yang turut dicopot oleh Gus Dur adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam).

Penyebabnya adalah Gus Dur menyatakan SBY menolak perintah Presiden untuk menyatakan keadaan darurat pada Juni 2001.

Akan tetapi, keputusan Gus Dur melakukan perombakan kabinet adalah saat mencopot JK dan Laksamana.

Dalam buku Menjerat Gus Dur karya Virdika Rizky Utama, Gus Dur mengumumkan pencopotan Laksamana dan JK pada 24 April 2020.

Alasan Gus Dur mencopot keduanya karena mereka dituduh terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di sisi lain, kedua menteri yang dicopot Gus Dur merupakan politikus terpandang di masing-masing partainya.

Laksamana merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan disebut sebagai "anak kesayangan" sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sedangkan JK adalah pengusaha sukses pemilik Grup Kalla dan salah satu penyumbang dana terbesar di Partai Golkar.

Saat itu pengaruh Golkar di panggung politik selepas peristiwa reformasi masih sangat kuat.

Langkah Gus Dur mencopot keduanya membuat pemerintahannya goyah. Sebab, PDI-P dan Partai Golkar yang tadinya mendukung justru berbalik arah.

Gus Dur juga tidak secara rinci menyampaikan perkara KKN apa yang dituduhkan kepada JK dan Laksamana.

Gus Dur hanya memberikan kumpulan fotokopi dokumen penting dugaan KKN yang dilakukan Jusuf Kalla setebal 400 halaman kepada Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar.

Dalam laporan itu, Gus Dur menyatakan JK dianggap melakukan penyimpangan kasus proyek listrik, impor beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), dan kebijakan pajak mobil mewah.

Akan tetapi, tuduhan itu sama sekali tidak pernah dibuktikan.

JK dan Laksamana tidak terima dengan keputusan Gus Dur. Akan tetapi, keputusan Gus Dur sudah bulat dan tak bisa dibantah lagi.

Hal itulah yang dinilai menjadi salah satu persoalan yang memicu perselisihan antara Gus Dur dan para tokoh politik seperti Megawati.

Bahkan beberapa anggota koalisi Poros Tengah seperti PAN dan PPP yang tadinya mendukung Gus Dur ikut berbalik menentang.

Ketegangan politik itu berakhir setelah MPR memutuskan mencopot Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden, tanpa melalui mekanisme hukum atau proses pengadilan, pada 23 Juli 2001.