Saat itu pengaruh Golkar di panggung politik selepas peristiwa reformasi masih sangat kuat.
Langkah Gus Dur mencopot keduanya membuat pemerintahannya goyah. Sebab, PDI-P dan Partai Golkar yang tadinya mendukung justru berbalik arah.
Gus Dur juga tidak secara rinci menyampaikan perkara KKN apa yang dituduhkan kepada JK dan Laksamana.
Gus Dur hanya memberikan kumpulan fotokopi dokumen penting dugaan KKN yang dilakukan Jusuf Kalla setebal 400 halaman kepada Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar.
Baca juga: Cerita Wartawan Saat Gus Dur Dilengserkan: Menginap di Istana hingga Antarkan ke Lapangan Monas
Dalam laporan itu, Gus Dur menyatakan JK dianggap melakukan penyimpangan kasus proyek listrik, impor beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), dan kebijakan pajak mobil mewah.
Akan tetapi, tuduhan itu sama sekali tidak pernah dibuktikan.
JK dan Laksamana tidak terima dengan keputusan Gus Dur. Akan tetapi, keputusan Gus Dur sudah bulat dan tak bisa dibantah lagi.
Baca juga: Mengingat Langkah Gus Dur Selesaikan Konflik Di Papua
Hal itulah yang dinilai menjadi salah satu persoalan yang memicu perselisihan antara Gus Dur dan para tokoh politik seperti Megawati.
Bahkan beberapa anggota koalisi Poros Tengah seperti PAN dan PPP yang tadinya mendukung Gus Dur ikut berbalik menentang.
Ketegangan politik itu berakhir setelah MPR memutuskan mencopot Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden, tanpa melalui mekanisme hukum atau proses pengadilan, pada 23 Juli 2001.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.