Evaluasi Haji 2022 dan Kritik Pemerintah hingga DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini telah usai. Namun, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan sejumlah kritik terkait pelaksanaan haji di Arab Saudi.

Walaupun secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang masih dalam suasana pandemi Covid-19 dinilai baik, tetapi menurut Kementerian Agama dan DPR terdapat sejumlah kekurangan.

Kritik itu mulai dari soal besarnya uang yang harus disetorkan pemerintah kepada Arab Saudi hingga ketersediaan fasilitas pendukung.

Baca juga: Kemenag: Total Jemaah Haji Wafat 64, Bertambah 2 Orang

Di sisi lain, Arab Saudi memberikan Indonesia kuota sebanyak 100.051 jemaah haji pada tahun ini. Namun, Indonesia juga mendapatkan tambahan kuota 10.000 jemaah pada pertengahan Juni kemarin, tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena waktu persiapan yang mepet.

Berikut ini rangkuman pernyataan dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hingga DPR terkait kritik atas pelaksanaan haji 2022.

1. Harga tinggi, fasilitas tak sesuai

Keluhan Yaqut terkait pelaksanaan haji tahun ini adalah kenaikan biaya penyewaan fasilitas masyair atau layanan wukuf di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) untuk keperluan ibadah haji justru tak sesuai harapan.

Ia merasa harga yang ditetapkan saat ini yaitu total Rp 1,4 triliun tidak berpengaruh pada peningkatan fasilitas yang diterimanya.

"Saya mengeluh nih. Ini yang mengeluh saya, bukan jemaah. Kalau jemaah semua puas. Saya sampaikan itu ke Pak Menteri Haji (dan umrah Arab Saudi)," kata Yaqut dikutip berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV Nitia Anisa di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (17/7/2022).

"Yang mengeluh saya, karena dari apa yang kami bayarkan untuk Masyair dan lain sebagainya itu saya merasa belum (puas)," lanjutnya.

Dok. kementerian Agama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada Senin (4/7/2022) pukul 01.09 waktu Arab Saudi.

Ia menambahkan, pada dasarnya pemerintah Indonesia tidak akan mengeluhkan penambahan biaya apapun terhadap pelaksanaan ibadah haji.

Akan tetapi, hal itu harus diiringi dengan peningkatan fasilitas yang didapat jemaah nantinya.

"Berapapun dibayarkan untuk berangkat haji itu tidak masalah, tetapi apa yang dibayarkan harus sesuai," pungkasnya.

Secara terpisah, Yandri Susanto yang sempat menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR mengatakan, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi harus melakukan perundingan untuk mempersiapkan pelaksanaan haji tahun mendatang.

Sebab menurut dia, uang yang disetorkan jemaah haji harus sebanding dengan fasilitas yang diberikan oleh Arab Saudi.

Baca juga: Kemenag Minta Jemaah Haji Perhatikan Asupan Makan dan Tetap Pakai Masker