Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi Haji 2022 dan Kritik Pemerintah hingga DPR

Kompas.com - 22/07/2022, 16:31 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

"Sehingga, Saudi itu jangan menganggap Tanah Suci milik dia. Itu milik umat Islam. Maka, dari sisi pembiayaan pelayanan sejatinya dirembukan oleh negara yang mengirimkan jemaah haji," ujar Yandri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Yandri menyinggung tambahan dana haji sebesar Rp 1,5 triliun yang disepakati DPR bersama pemerintah.

Menurutnya, jika saat itu biaya Rp 1,5 triliun tidak dibayarkan, jemaah asal Indonesia tidak akan berangkat haji.

"Jadi jangan seperti kita ini, sudah diputuskan Pemerintah Arab Saudi. Mau diambil silakan, enggak mau diambil enggak," tuturnya.

Yandri membeberkan waktu untuk melobi Arab Saudi saat itu sudah terlalu mepet.

Sehingga, pada akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membayar tambahan biaya haji yang sudah ditetapkan.

Baca juga: UPDATE: 22 Jemaah Haji Positif Covid-19, Didominasi Debarkasi Surabaya

"Ke depan mumpung waktunya masih panjang, sebaiknya Pemerintah Indonesia menginisiasi negara lain untuk mengetuk pintu Saudi Arabia agar duduk bareng, agar bisa membuat komite atau forum bersama untuk mematangkan persiapan haji masa akan datang," kata Yandri.

2. Menu buncis dan kasur tipis

Yaqut mengatakan, dengan harga yang ditetapkan saat ini, semestinya terdapat peningkatan pelayanan atau fasilitas.

Ia mencontohkan beberapa fasilitas yang dirasa tidak sesuai harapan. Semisal, menu makanan dan kasur.

"Menu makanan yang ya masih buncis, tambahin lah pakai telur dadar, telur ceplok, sambel, gitu lah kira-kira," ucap Yaqut.

Baca juga: Rombongan Haji Tiba di Balai Kota Depok, Langsung Dites Swab Antigen

Kemudian, untuk kasur yang ditempatinya, Yaqut merasa jauh dari harapan penambahan biaya fasilitas Masyair.

Ia mengaku kasur yang digunakannya sangat tipis. Ia pun mengaitkan biaya yang telah dikeluarkan untuk fasilitas Masyair sudah mahal.

"Kasurnya ya jangan tipis lah, bayarnya kan mahal, masa kasurnya sekali pakai aja itu, enggak bisa dipakai lagi. Itulah contohnya," ungkapnya.

3. Toilet perempuan minim

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com