Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/07/2022, 21:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menganggap, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) belum mengambil sikap yang tegas dan jelas terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

LBH Jakarta menyatakan bahwa pihaknya juga meragukan tim gabungan yang dibentuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk mengusut kasus tersebut.

"Kami meragukan bahwa tim gabungan yang dibentuk Kapolri mampu untuk mengungkap secara utuh fakta yang sebenarnya terjadi dan memproses pelaku lapangan dan pelaku intelektualnya," ucap pengurus LBH Jakarta Teo Reffelsen dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Optimistis Penanganan Kasus Tewasnya Brigadir J Terbuka, Arsul: Marwah Polri Taruhannya

LBH Jakarta juga mengkhawatirkan tim gabungan tersebut hanya menjadi formalitas di tengah desakan publik agar Polri mengungkap kasus Brigadir J.

Teo pun menyinggung soal tim gabungan yang pernah dibentuk Polri dalam mengusut kasus penganiayaan yang menimpa mantan penyidik KPK, Novel Baswedan.

"Berkaca pada pengalaman sebelumnya, tim gabungan serupa pernah dibentuk untuk mengungkap kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan, namun tim tersebut justru hanya mampu mengungkap pelaku pada level lapangan dan bahkan diduga kuat pelaku tersebut bukanlah pelaku yang sebenarnya," ucap dia.

Baca juga: Penonaktifan 3 Perwira Diharapkan Percepat Penyidikan Penembakan Brigadir J

Selain itu, LBH Jakarta juga menilai bahwa terdapat kecenderungan sikap mendua dalam kasus Brigadir J.

Menurutnya, di satu sisi, petinggi Polri menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan kasus dengan membentuk tim gabungan. Namun, di sisi lain ada tindakan Polri yang terkesan menghalang-halangi kerja-kerja jurnalistik.

"Hal ini terlihat dari intimidasi yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap wartawan yang meliput di sekitar rumah Irjen Pol Ferdy Sambo," imbuh Teo.

Selanjutnya, LBH Jakarta juga menyinggung soal perbedaan keterangan antara pihak Polri dengan keluarga mengenai luka yang bersarang di tubuh mendiang Brigadirl J.

Teo menegaskan, hal ini merupakan fakta yang tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya, kata dia, berdasarkan pemberitaan dan isu yang berkembang di ruang publik, disinyalir terdapat distorsi terhadap hasil otopsi.

"Terlebih menurut penuturan warga sekitar rumah Irjen Pol Ferdy Sambo, tidak terlihat adanya ambulans pasca-kejadian," ujar dia.

Baca juga: 3 Perintah Jokowi agar Polri Tuntaskan Kasus Tewasnya Brigadir J

Terkait kasus tersebut, pihak LBH Jakarta pun mendesak bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo harus memastikan tidak ada impunitas dalam kasus kematian Brigadir J dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Ia menambahkan, TGPF itu perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil yang melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan

LBH Jakarta juga meminta Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanjutkan agenda reformasi kepolisian, namun tidak terbatas pada reformasi institusional maupun reformasi kultural.

"Lembaga Negara Independen, seperti Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman RI dan Komnas Perempuan, dapat aktif melakukan pemeriksaan sesuai dengan fungsi dan cakupan kewenangannya masing-masing," tambahnya.

Baca juga: Polda Metro: Update Penanganan Kasus Brigadir J Satu Pintu melalui Mabes Polri

Lalu, Kapolri harus memastikan jajarannya agar menuntaskan proses hukum yang ada terkait kasus ini dengan profesional dan berpihak pada korban, serta menjamin aksesibilitas Lembaga Negara Independen terhadap alat bukti untuk melakukan pemeriksaan kasus Brigadir J.

Kemudian, Kapolri diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan senjata api dan menetapkan ketentuan penggunaan senjata api yang jelas sesuai dengan fungsi dan kewenangan petugas terkait.

"Seluruh pihak menjamin pendampingan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis bagi kelompok rentan yang terdampak," ucap dia.

Diketahui dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir J, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim gabungan khusus untuk mendalami kasus tewasnya Brigadir J. Tim tersebut melibatkan unsur eksternal yakni Kompolnas dan Komnas HAM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Nasional
Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Nasional
Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup, Mahfud: Bagus, Korupsinya Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup, Mahfud: Bagus, Korupsinya Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Nasional
Jokowi: Data adalah 'New Oil', Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Jokowi: Data adalah "New Oil", Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Nasional
Ketika Ketua Komisi III Minta Maaf kepada KPK...

Ketika Ketua Komisi III Minta Maaf kepada KPK...

Nasional
Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji 2023 Turun Jadi Rp 33,4 Juta

Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji 2023 Turun Jadi Rp 33,4 Juta

Nasional
Verrell Bramasta Gabung PAN, Bakal 'Nyaleg' di Jabar pada Pemilu 2024

Verrell Bramasta Gabung PAN, Bakal "Nyaleg" di Jabar pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Nasional
Immanuel Ebenezer Sebut Sudah Izin Ganjar soal Pembubaran GP Mania, tapi Tak Direspons

Immanuel Ebenezer Sebut Sudah Izin Ganjar soal Pembubaran GP Mania, tapi Tak Direspons

Nasional
Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks

Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks

Nasional
Golkar Bakal Bertemu PKB, PAN Yakin KIB Tak Ditarik Koalisi Lain

Golkar Bakal Bertemu PKB, PAN Yakin KIB Tak Ditarik Koalisi Lain

Nasional
Imbas Gempa Jayapura, 4 Warga Meninggal Dunia

Imbas Gempa Jayapura, 4 Warga Meninggal Dunia

Nasional
Anggota Komisi III Nilai Turunnya Indeks Persepsi Korupsi karena Perilaku Pemerintah

Anggota Komisi III Nilai Turunnya Indeks Persepsi Korupsi karena Perilaku Pemerintah

Nasional
Hari Pers Nasional 2023, Media Diminta Lebih Profesional Sebarkan Informasi

Hari Pers Nasional 2023, Media Diminta Lebih Profesional Sebarkan Informasi

Nasional
KPK Tangani 120 Perkara pada 2022, Mayoritas Penyuapan dan Gratifikasi

KPK Tangani 120 Perkara pada 2022, Mayoritas Penyuapan dan Gratifikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.