“Tapi oleh kelompok-kelompok tertentu dihembuskan bahwa PBB akan melakukan investigasi,” tegas dia.
Ia menegaskan bahwa SPMH bukan organisasi PBB yang bisa menilai dan menyelidiki pelanggaran HAM di suatu negara atas nama KT HAM PBB.
“Jadi tanpa bermaksud mengatakan bahwa di Indonesia benar-benar bersih dari pelanggaran HAM, kita pastikan bahwa KT HAM PBB sudah tiga kali sidang tahunan (sejak 2020), tidak menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang disorot atau dirujuk,” jelas dia.
“Saya mengapresiasi hasil diplomasi Kementerian Luar Negeri yang mampu menjelaskan hal itu ke dunia internasional,” imbuh dia.
Baca juga: Kisah Yulius yang Tewas Ditembak KKB di Nduga, Tak Lanjutkan Kuliah dan Pergi Merantau ke Papua
Diketahui, peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada Sabtu (16/7/2022). Sebanyak 11 orang tewas akibat serangan tersebut.
Salah satu korbannya adalah pendeta. Sementara dua orang lainnya mengalami luka-luka.
Komandan Komando Resort Militer (Danrem) 172/Praja Wira Yathi, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Juinta Omboh Sembiring menyebut, 11 warga sipil yang dibunuh secara sadis oleh KKB merupakan warga yang selama ini ikut membangun Kabupaten Nduga.
“11 orang warga sipil yang tewas ini teryata adalah warga masyarakat Nduga yang selama ini bekerja dan membangun Kabupaten Nduga ke depan,” kata Juinta kepada awak media di Korem 172/PWY, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa (19/7/2022).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.