Pemerintah Diminta Libatkan Publik dalam Evaluasi Kinerja Pj Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta membuka ruang partisipasi publik dalam mengevaluasi dan memantau kinerja penjabat (pj) kepala daerah yang ditunjuk menteri dalam negeri maupun presiden.

Sebagai informasi, penunjukan pj kepala daerah kini menjadi polemik karena ada 272 daerah (kota, kabupaten, dan provinsi) yang harus dipimpin pj kepala daerah karena Pilkada digelar serentak pada 2024. Para penjabat itu ditunjuk pemerintah.

"Kita tidak ingin evaluasi dan monitoring (pj kepala daerah) tiga bulanan itu hanya formalitas," ujar Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam diskusi virtual PARA Syndicate, Minggu (17/7/2022).

"Tapi, (evaluasi) juga melibatkan masyarakat sipil. Ruangnya tolong diberi. Bukan hanya public exposure, tapi prosesnya masyarakat sipil juga diberikan ruang," ungkapnya.

Baca juga: Mendagri: Rancangan Aturan Pengangkatan Pj Kepala Daerah Sedang Digodok Bersama Kementerian Lain

Ia menilai, selama ini partisipasi publik seakan hanya dianggap penting di tingkat pengusulan kandidat pj kepala daerah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam rancangan peraturan teknis penunjukan pj kepala daerah yang sedang dirumuskan, coba memenuhi aspek keterlibatan publik itu dengan meminta beberapa usulan kandidat dari DPRD setempat.

Kemendagri menganggap, pelibatan DPRD sebagai representasi rakyat di daerah itu, sudah cukup.

Selanjutnya, nama-nama yang itu akan ditentukan dalam forum tim penilai akhir (TPA) yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga.

Sementara itu, Ari menjelaskan, aspek partisipasi publik seharusnya juga termasuk monitoring, evaluasi, dan public assessment atau penilaian publik.

Partisipasi yang bermakna ini dinilai penting bukan tanpa sebab. Ari melanjutkan, kepercayaan publik adalah modal utama legitimasi pemerintahan di negara demokrasi.

"Partisipasi menjadi sentral untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi secara administratif, ada TPA, memang otoritas pemerintah, tapi partisipasi publik yang lebih bermakna lebih (perlu) diakomodasi sehingga bisa menjaga public trust," ungkap Ari.

"Kalau tidak sesuai regulasinya, jelas taruhannya demokrasi kita, dan kepercayaan publik yang mungkin agak menurun ," lanjutnya.

Sementara itu, Kemendagri mengeklaim bahwa rancangan peraturan soal penunjukan pj kepala daerah akan memuat berbagai aturan yang cukup detail, meliputi tahapan pengusulan hingga evaluasi.

Baca juga: Pemerintah Diminta Susun Indikator Jelas untuk Evaluasi Pj Kepala Daerah'

Masing-masing tahap itu diklaim akan mempunyai parameter yang jelas.

"Yang disampaikan di situ adalah berkaitan dengan pengusulan, pengangkatan, dan pelantikannya. Di bagian lain juga dimuat tentang tugas, tanggung jawab, kewenangan, hal-hal yang dilarang itu juga diatur di situ," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan kepada Kompas.com pada Kamis (14/7/2022).

"Diatur juga mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur juga mengenai pelaporan dan evaluasi. Ini yang menjadi poin-poin besarnya, bagaimana pengusulan, penempatan, dan pelantikan, itu semua ada aturannya," lanjutnya.