Kompas.com - 18/07/2022, 17:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Amnesty International Indonesia Zaky Yamani mendesak DPR RI membuka secara resmi draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dinilai mengancam kebebasan pers.

Dia mengaku sudah mengirimkan permintaan agar draf yang akan menjadi panduan hukum pidana di Indonesia itu, bisa dibaca publik sebelum disahkan.

"Kami mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik kepada DPR, agar DPR memang memberikan secara resmi draf itu sehingga kami bisa melihat apakah draf yang dipegang DPR sama dengan draf yang dipegang publik," kata Zaky dalam konferensi pers virtual, Senin (18/7/2022).

Baca juga: Ranjau RKUHP yang Dinilai Mengancam Kebebasan Pers

Zaky juga memperingatkan agar pemerintah dan DPR bisa berkaca dari peristiwa aksi demonstrasi menolak pengesahan RKHUP 2019.

Saat itu, publik menolak pengesahan RKUHP dan terjadi demonstrasi besar-besaran yang memakan korban jiwa.

"Rupanya kejadian tahun 2019 tidak cukup menjadi contoh, bahwa keterlibatan publik (sangat penting) dalam menyusun undang-undang sampai ke level personal, terkait juga dengan komunitas pers, ini akan berdampak besar karena ada pasal-pasal yang memang mengatur tentang kebebasan pers dalam RKUHP," papar dia.

Baca juga: Kritik Keras Dewan Pers soal RKUHP yang Mengancam Kerja Jurnalistik

"Mudah-mudahan DPR mau merespons dan menjawab KIP dari kami ini sehingga kita dari masyarakat sipil bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan kritikan masukan terhadap RKUHP," ucap Zaky.

19 pasal ancam kebebasan pers

Sebelumnya, Dewan Pers meminta agar 19 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas di DPR RI dihapus.

"Dewan Pers menyatakan agar pasal-pasal di bawah ini dihapus karena berpotensi mengancam kebebasan kemerdekaan pers," ujar Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2022).

Menurut Azyumardi, pasal-pasal tersebut juga berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Baca juga: Dewan Pers: RKUHP Banyak Mengandung Ancaman Kebebasan Pers

Berikut adalah 19 pasal yang terbagi dalam 9 bagian dalam RKUHP:

1. Pasal 188 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara;

2. Pasal 218, 219, dan 220 tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden;

3. Pasal 240, 241, 246, dan 248 tentang Tindak Pidana Penghinaan Pemerintah yang Sah karena bersifat pasal karet;

4. Pasal 263 dan 264 tentang Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong;

Baca juga: RKUHP, Alat Jerat Rakyat?

5. Pasal 280 tentang Tindak Pidana Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan;

6. Pasal 302, 303, dan 304 tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan;

7. Pasal 351-352 tentang Tindak Pidana terhadap Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara;

8. Pasal 440 tentang Tindak Pidana Penghinaan Pencemaran Nama Baik;

9. Pasal 437 dan 443 tentang Pidana Pencemaran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding Atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding Atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Nasional
Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal Sampai Akhir

Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal Sampai Akhir

Nasional
Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Nasional
Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Nasional
Gerindra Legowo Bila Anies Berpaling ke Parpol Lain di Pilpres 2024

Gerindra Legowo Bila Anies Berpaling ke Parpol Lain di Pilpres 2024

Nasional
'Fit and Proper Test' Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

"Fit and Proper Test" Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

Nasional
Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Nasional
Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Nasional
Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Nasional
BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.