Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Kompas.com - 05/07/2022, 06:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia bertujuan mengupayakan ketahanan pangan global.

Menurut Airlangga tujuan lawatan tersebut tetap menjadi bagian dari proses perdamaian.

"Yang diutamakan Presiden adalah terkait dengan ketersediaan pangan. Tentu itu pesan Bapak Presiden agar pangan yang ada, baik itu wheat (gandum) maupun pupuk, bisa keluar ke global. Sehingga ketahanan pangan global bisa terjaga," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/7/2022).

Baca juga: Misi Jokowi di Ukraina-Rusia: Dorong Perdamaian, Atasi Krisis Pangan

"Tentu itu jadi bagian dari proses perdamaian. Dan proses perdamaian kan sebuah proses yang berjalan terus. Bukan instan. Jadi ini awal yang baik," lanjutnya.

Airlangga pun menekankan, tidak ada pemimpin negara di dunia dapat diterima Rusia dan Ukraina dalam waktu dekat.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina pada 29 Juni lalu untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Zelensky menyampaikan keluh kesahnya soal distribusi ekspor sejumlah hasil pertanian yang terdampak perang Ukraina-Rusia.

Sehari setelahnya, Jokowi megunjungi Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin pada 30 Juni 2022.

Baca juga: Eks Dubes RI untuk Rusia Sebut Kunjungan Jokowi Upaya Perdamaian Dunia

Putin juga menyampaikan keluh kesah kepada Jokowi. Salah satu masalah yang diutarakan Putin kepada Jokowi adalah mengenai dampak sanksi Barat terhadap perusahaan-perusahaan Rusia.

Menurut dia, sanksi tersebut muncul atas invasi Rusia ke Ukraina- turut berimbas pada ketersediaan bahan pangan dan pupuk di pasar global.

Sementara itu, perang antara kedua negara masih terus terjadi dan telah memasuki hari ke-131 pada Senin, terhitung sejak dimulai pada 24 Februari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com