Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Dubes RI untuk Rusia Sebut Kunjungan Jokowi Upaya Perdamaian Dunia

Kompas.com - 04/07/2022, 15:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Wahid Supriyadi mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia pada pekan lalu menunjukkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu concern terhadap perdamaian dunia.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Saya kira beliau ingin menunjukkan bahwa beliau juga care (peduli) masalah internasional. Ini menunjukkan bahwa beliau juga concern terhadap perdamaian dunia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita," Kata Wahid Supriyadi kepada Kompas.com, Minggu (3/7/2022).

Baca juga: Hubungan Indonesia-Rusia: Runtuhnya Uni Soviet dan Upaya Bilateral di Era Soeharto

Wahid menuturkan, keberanian Jokowi untuk mengunjungi dua negara yang berkonflik, yakni Rusia dan Ukraina, patut diapresiasi. Bukan hanya membawa misi damai, lawatan Jokowi juga melanggengkan relasi antara Indonesia dengan Negeri Beruang Merah itu.

Hasilnya kata Wahid, Indonesia mampu melepas blokade ekonomi yang selama ini membuat Ukraina sulit mengekspor beberapa komoditas unggulan seperti gandum dan pupuk.

"Terjaminnya supply chain untuk gandum bukan hanya dari Rusia tapi dari Ukraina. Jadi ini sebenarnya salah satu kunjungan yang berhasil adalah melepas blokade ekonomi," ungkap Wahid.

Lebih lanjut dia menyebut, kunjungan Jokowi tidak bisa sepenuhnya mampu mendamaikan hubungan Rusia dengan Ukraina. Sebab, perdamaian murni ada di tangan masing-masing pihak di atas perjanjian berupa gencatan senjata atau menyelesaikan perang.

Baca juga: Begini Cara Negara-negara Eropa Hadapi Lonjakan Harga Energi di Tengah Perang Rusia-Ukraina

Wahid menilai, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan NATO berada pada posisi tinggi untuk menyudahi perang. Jika Zelensky menyatakan tak jadi bergabung dengan NATO atau NATO tak lagi mengirim senjata ke Ukraina, perang kemungkinan akan berakhir.

Sedangkan Rusia tidak akan mau menyetop perang karena tindakan Ukraina yang menjalin kerja sama di bidang militer dengan NATO dianggap sebagai ancaman. Sebab Rusia beranggapan, NATO sudah dua kali ingkar janji dan terus berekspansi alias memperluas kerja sama ke wilayah timur yang menjadi perbatasan Rusia dengan negara Eropa lain.

"(Ukraina) begitu masuk NATO itu ancaman nyata buat Rusia secara strategis maupun geopolitik. Oke setiap negara berhak berteman dengan setiap negara lain. Tapi kalau pertemanan itu mengancam negara lain, akan menjadi masalah," sebut Wahid.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin di Moskwa, Rusia, Kamis (30/6/2022). Dalam pertemuan itu, kedua Kepala Negara membahas sejumlah isu.

Baca juga: Misi Jokowi di Ukraina-Rusia: Dorong Perdamaian, Atasi Krisis Pangan

Putin juga menyampaikan keluh kesah kepada Jokowi. Salah satu masalah yang diutarakan Putin kepada Jokowi adalah mengenai dampak sanksi Barat terhadap perusahaan-perusahaan Rusia.

Menurut dia, sanksi tersebut muncul atas invasi Rusia ke Ukraina- turut berimbas pada ketersediaan bahan pangan dan pupuk di pasar global. Meskipun sanksi Barat tidak secara resmi dikenakan pada sejumlah barang Rusia, Putin berkata, pembatasan diberlakukan terhadap perusahaan domestik dan memperumit proses bisnis.

Dia mengatakan, makanan dan pupuk secara resmi memang tak termasuk di dalam sanksi. Namun, pemilik perusahaan di Rusia yang memproduksi makanan dan pupuk, termasuk anggota keluarga mereka telah dikenakan sanksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com