Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Dubes RI untuk Rusia Sebut Kunjungan Jokowi Upaya Perdamaian Dunia

Kompas.com - 04/07/2022, 15:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Wahid Supriyadi mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia pada pekan lalu menunjukkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu concern terhadap perdamaian dunia.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Saya kira beliau ingin menunjukkan bahwa beliau juga care (peduli) masalah internasional. Ini menunjukkan bahwa beliau juga concern terhadap perdamaian dunia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita," Kata Wahid Supriyadi kepada Kompas.com, Minggu (3/7/2022).

Baca juga: Hubungan Indonesia-Rusia: Runtuhnya Uni Soviet dan Upaya Bilateral di Era Soeharto

Wahid menuturkan, keberanian Jokowi untuk mengunjungi dua negara yang berkonflik, yakni Rusia dan Ukraina, patut diapresiasi. Bukan hanya membawa misi damai, lawatan Jokowi juga melanggengkan relasi antara Indonesia dengan Negeri Beruang Merah itu.

Hasilnya kata Wahid, Indonesia mampu melepas blokade ekonomi yang selama ini membuat Ukraina sulit mengekspor beberapa komoditas unggulan seperti gandum dan pupuk.

"Terjaminnya supply chain untuk gandum bukan hanya dari Rusia tapi dari Ukraina. Jadi ini sebenarnya salah satu kunjungan yang berhasil adalah melepas blokade ekonomi," ungkap Wahid.

Lebih lanjut dia menyebut, kunjungan Jokowi tidak bisa sepenuhnya mampu mendamaikan hubungan Rusia dengan Ukraina. Sebab, perdamaian murni ada di tangan masing-masing pihak di atas perjanjian berupa gencatan senjata atau menyelesaikan perang.

Baca juga: Begini Cara Negara-negara Eropa Hadapi Lonjakan Harga Energi di Tengah Perang Rusia-Ukraina

Wahid menilai, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan NATO berada pada posisi tinggi untuk menyudahi perang. Jika Zelensky menyatakan tak jadi bergabung dengan NATO atau NATO tak lagi mengirim senjata ke Ukraina, perang kemungkinan akan berakhir.

Sedangkan Rusia tidak akan mau menyetop perang karena tindakan Ukraina yang menjalin kerja sama di bidang militer dengan NATO dianggap sebagai ancaman. Sebab Rusia beranggapan, NATO sudah dua kali ingkar janji dan terus berekspansi alias memperluas kerja sama ke wilayah timur yang menjadi perbatasan Rusia dengan negara Eropa lain.

"(Ukraina) begitu masuk NATO itu ancaman nyata buat Rusia secara strategis maupun geopolitik. Oke setiap negara berhak berteman dengan setiap negara lain. Tapi kalau pertemanan itu mengancam negara lain, akan menjadi masalah," sebut Wahid.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin di Moskwa, Rusia, Kamis (30/6/2022). Dalam pertemuan itu, kedua Kepala Negara membahas sejumlah isu.

Baca juga: Misi Jokowi di Ukraina-Rusia: Dorong Perdamaian, Atasi Krisis Pangan

Putin juga menyampaikan keluh kesah kepada Jokowi. Salah satu masalah yang diutarakan Putin kepada Jokowi adalah mengenai dampak sanksi Barat terhadap perusahaan-perusahaan Rusia.

Menurut dia, sanksi tersebut muncul atas invasi Rusia ke Ukraina- turut berimbas pada ketersediaan bahan pangan dan pupuk di pasar global. Meskipun sanksi Barat tidak secara resmi dikenakan pada sejumlah barang Rusia, Putin berkata, pembatasan diberlakukan terhadap perusahaan domestik dan memperumit proses bisnis.

Dia mengatakan, makanan dan pupuk secara resmi memang tak termasuk di dalam sanksi. Namun, pemilik perusahaan di Rusia yang memproduksi makanan dan pupuk, termasuk anggota keluarga mereka telah dikenakan sanksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com