Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rusia Masih Invasi Ukraina, Dino Patti Djalal: Sulit Berharap Jokowi Bisa Hentikan Aksi Militer dalam Sekali Kunjungan

Kompas.com - 02/07/2022, 20:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dianggap gagal mendamaikan Rusia dengan Ukraina. Anggapan ini menyusul masih terjadinya gempuran Rusia terhadap Ukraina usai Jokowi melakukan kunjungan ke Moskow, Rusia, pada Kamis (30/6/2022).

Gempuran tetap terjadi meskipun beberapa pimpinan negara lain sudah lebih dulu berbicara dengan Putin. Mereka adalah Sekjen PBB, Presiden Turki, hingga Kanselir Austria.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai, tak mudah bagi kepala negara manapun untuk menghentikan invasi.

"Tentu sulit juga berharap Presiden Jokowi (dalam) sekali kunjungan akan bisa menghentikan aksi militer dari Presiden Putin," ucap Dino kepada Kompas.com, Sabtu (2/6/2022).

Baca juga: Analisis Dino Patti Djalal: Zelensky Lihat Jokowi Bawa Misi Damai, Putin Anggap Kunjungan Bilateral Semata

Adapun Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menemui Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia pada Selasa (24/4/2022). Sementara itu, Kanselir Austria Karl Nehammer bertemu dengan Putin pada Senin (11/4/2022).

Nehammer sendiri tercatat menjadi pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi Putin sejak dimulainya operasi militer Rusia ke Ukraina pada akhir Februari 2022.

"Sekjen PBB enggak tembus, Kanselir Austria juga dulu enggak nembus walaupun sudah datang ke Moskow. Presiden Turki juga, enggak nembus usaha mediasinya," ungkap Dino.

Dianggap kunjungan bilateral

Dino justru menilai, kunjungan Jokowi ke Rusia dianggap oleh Putin sebagai kunjungan bilateral membahas kerja sama ekonomi antar kedua negara.

Baca juga: Oleh-oleh Jokowi Bertemu Zelensky dan Putin: Amankan Pasokan Gandum dan Pupuk

Lebih lanjut Dino menjelaskan, Indonesia memang memiliki hubungan "romantis" dengan Rusia cukup lama. Rusia menjadi salah satu mitra strategis dalam ekspor impor Indonesia.

Namun, porsi ekspor terhadap seluruh barang yang diimpor Indonesia masih relatif kecil, jauh lebih kecil dibanding China dan AS yang merupakan mitra terbesar.

Di sisi lain, Rusia dalam kondisi "terpojok" lantaran sanksi yang dilayangkan AS dan sekutunya dalam G7. Negara-negara Eropa secara bergiliran memboikot ekspor minyak mentah dari Rusia.

Oleh karenanya, Rusia mencari mitra strategis untuk menjalin hubungan perdagangan investasi dsb.

"Hubungan di bidang ekonomi (antara Rusia - Indonesia) lemah sekali. Hubungan di bidang ekonomi itu sekitar 2 miliar dollar AS. Kalau AS sekitar 30 miliar dollar, Tiongkok hampir 100 miliar dollar bahkan sudah melebihi. Saya yakin mereka melihat Indonesia dari sisi itu," papar Dino.

Baca juga: Misi Jokowi di Ukraina-Rusia: Dorong Perdamaian, Atasi Krisis Pangan

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin di Moskwa, Rusia, Kamis (30/6/2022). Dalam pertemuan itu, kedua Kepala Negara membahas sejumlah isu.

Putin juga menyampaikan keluh kesah ketika bertemu dengan Jokowi. Salah satu masalah yang diutarakan Putin kepada Jokowi adalah mengenai dampak sanksi Barat terhadap perusahaan-perusahaan Rusia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com