Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

KOMPAS.com – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Santana Putra mengatakan, status Kota Palembang yang ditetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai kota percontohan sistem transportasi massal terintegrasi masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Pasalnya, hingga kini, keberadaan sejumlah angkutan umum yang menjadi bagian dari moda transportasi darat masih belum tertata dengan baik.

"Saya contohkan di tempat saya, di daerah pemilihan (dapil) saya, mana ada terintegrasi. Light rail transit (LRT), Trans Musi Jaya, New Angkot, dan Damri, enggak nyambung semua," ujarnya dikutip dari keterangan persnya, Senin (4/7/2022).

Oleh karenanya, Eddy meminta Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) melakukan integrasi kepada keberadaan seluruh moda transportasi darat di Palembang.

Dia menyatakan, desakan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Budi Setiyadi saat masih menjabat sebagai Direktur Hubdat, Kemenhub, di tengah rapat dengar pendapat Komisi V DPR,  Rabu (29/6/2022).

Baca juga: Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Legislator dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I itu mengatakan, tidak terintegrasinya sistem moda transportasi darat itu membuat masyarakat terdampak, seperti yang terjadi di Indralaya.

Eddy menjelaskan, Damri sempat beroperasi dari tol Palembang ke Indralaya kebanyakan melayani para mahasiswa.

“Nah, sekarang Damri itu sudah hilang, kasihan masyarakat dan para mahasiswa itu. Sekarang mereka kesulitan susah mau ke kampus sudah enggak ada Damri,” katanya.

Hal tersebut pun perlu diperhatikan mengingat Indralaya terkenal sebagai kawasan kampus karena memiliki dua kampus terkenal, yakni Universitas Sriwijaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur’an Al Ittifaqiah (STITQI).

“Semoga di tangan Pak Hendro Sugiatno sebagai Dirjen Hubdat yang baru bisa kembali mengoperasikan Damri," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Baca juga: Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah