Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/07/2022, 13:03 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Santana Putra mengatakan, status Kota Palembang yang ditetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai kota percontohan sistem transportasi massal terintegrasi masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Pasalnya, hingga kini, keberadaan sejumlah angkutan umum yang menjadi bagian dari moda transportasi darat masih belum tertata dengan baik.

"Saya contohkan di tempat saya, di daerah pemilihan (dapil) saya, mana ada terintegrasi. Light rail transit (LRT), Trans Musi Jaya, New Angkot, dan Damri, enggak nyambung semua," ujarnya dikutip dari keterangan persnya, Senin (4/7/2022).

Oleh karenanya, Eddy meminta Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) melakukan integrasi kepada keberadaan seluruh moda transportasi darat di Palembang.

Dia menyatakan, desakan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Budi Setiyadi saat masih menjabat sebagai Direktur Hubdat, Kemenhub, di tengah rapat dengar pendapat Komisi V DPR,  Rabu (29/6/2022).

Baca juga: Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Legislator dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I itu mengatakan, tidak terintegrasinya sistem moda transportasi darat itu membuat masyarakat terdampak, seperti yang terjadi di Indralaya.

Eddy menjelaskan, Damri sempat beroperasi dari tol Palembang ke Indralaya kebanyakan melayani para mahasiswa.

“Nah, sekarang Damri itu sudah hilang, kasihan masyarakat dan para mahasiswa itu. Sekarang mereka kesulitan susah mau ke kampus sudah enggak ada Damri,” katanya.

Hal tersebut pun perlu diperhatikan mengingat Indralaya terkenal sebagai kawasan kampus karena memiliki dua kampus terkenal, yakni Universitas Sriwijaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur’an Al Ittifaqiah (STITQI).

“Semoga di tangan Pak Hendro Sugiatno sebagai Dirjen Hubdat yang baru bisa kembali mengoperasikan Damri," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Baca juga: Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Lebih lanjut, Eddy juga menyoroti pengoperasian LRT di Jakabaring yang belum terintegrasi dengan moda angkutan darat lainnya. Hal ini dinilai menyulitkan penumpang LRT ketika hendak melanjutkan perjalanan.

"LRT itu stopnya batas Jakabaring, terus alangkah baiknya kalau Damri yang nyambung di situ, LRT akan terpakai juga kalau ada multimoda yang terintegrasi gitu, saya kira ini harus ada evaluasi," lanjutnya.

Untuk diketahui, pada awal Februari 2022, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sistem transportasi massal terintegrasi di Palembang jadi percontohan karena memiliki moda terlengkap di Tanah Air.

Hal itu diwujudkan dengan meluncurkan Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum (GNKAU) di Palembang.

“GNKAU sebagai salah satu wujud kebersamaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas dan masyarakat, semua pihak harus mendukung kembali ke angkutan umum,” katanya di Palembang, Minggu (27/2/2022).

Baca juga: Perjalanan Panjang Tjahjo Kumolo: Anggota DPR 6 Periode dan Menteri 2 Pemerintahan Jokowi

Budi mengatakan, Kota Palembang layak menjadi percontohan karena memiliki moda transportasi darat, sungai dan udara, dan kereta api yang terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam melayani masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com