Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

Kompas.com - 04/07/2022, 13:03 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Santana Putra mengatakan, status Kota Palembang yang ditetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai kota percontohan sistem transportasi massal terintegrasi masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Pasalnya, hingga kini, keberadaan sejumlah angkutan umum yang menjadi bagian dari moda transportasi darat masih belum tertata dengan baik.

"Saya contohkan di tempat saya, di daerah pemilihan (dapil) saya, mana ada terintegrasi. Light rail transit (LRT), Trans Musi Jaya, New Angkot, dan Damri, enggak nyambung semua," ujarnya dikutip dari keterangan persnya, Senin (4/7/2022).

Oleh karenanya, Eddy meminta Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) melakukan integrasi kepada keberadaan seluruh moda transportasi darat di Palembang.

Dia menyatakan, desakan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Budi Setiyadi saat masih menjabat sebagai Direktur Hubdat, Kemenhub, di tengah rapat dengar pendapat Komisi V DPR,  Rabu (29/6/2022).

Baca juga: Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Legislator dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I itu mengatakan, tidak terintegrasinya sistem moda transportasi darat itu membuat masyarakat terdampak, seperti yang terjadi di Indralaya.

Eddy menjelaskan, Damri sempat beroperasi dari tol Palembang ke Indralaya kebanyakan melayani para mahasiswa.

“Nah, sekarang Damri itu sudah hilang, kasihan masyarakat dan para mahasiswa itu. Sekarang mereka kesulitan susah mau ke kampus sudah enggak ada Damri,” katanya.

Hal tersebut pun perlu diperhatikan mengingat Indralaya terkenal sebagai kawasan kampus karena memiliki dua kampus terkenal, yakni Universitas Sriwijaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur’an Al Ittifaqiah (STITQI).

“Semoga di tangan Pak Hendro Sugiatno sebagai Dirjen Hubdat yang baru bisa kembali mengoperasikan Damri," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Baca juga: Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Lebih lanjut, Eddy juga menyoroti pengoperasian LRT di Jakabaring yang belum terintegrasi dengan moda angkutan darat lainnya. Hal ini dinilai menyulitkan penumpang LRT ketika hendak melanjutkan perjalanan.

"LRT itu stopnya batas Jakabaring, terus alangkah baiknya kalau Damri yang nyambung di situ, LRT akan terpakai juga kalau ada multimoda yang terintegrasi gitu, saya kira ini harus ada evaluasi," lanjutnya.

Untuk diketahui, pada awal Februari 2022, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sistem transportasi massal terintegrasi di Palembang jadi percontohan karena memiliki moda terlengkap di Tanah Air.

Hal itu diwujudkan dengan meluncurkan Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum (GNKAU) di Palembang.

“GNKAU sebagai salah satu wujud kebersamaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas dan masyarakat, semua pihak harus mendukung kembali ke angkutan umum,” katanya di Palembang, Minggu (27/2/2022).

Baca juga: Perjalanan Panjang Tjahjo Kumolo: Anggota DPR 6 Periode dan Menteri 2 Pemerintahan Jokowi

Budi mengatakan, Kota Palembang layak menjadi percontohan karena memiliki moda transportasi darat, sungai dan udara, dan kereta api yang terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam melayani masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com