"Berarti selama ini masyarakat selalu bayar fee ke BPH Migas dari tiap liter pembelian BBM, tapi kok BPH Migas enak sekali kerjanya. Berarti fee yang kita bayarkan sia-sia," tegasnya.
Menurutnya, ada dua solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi.
Sebab, sudah lebih dari 90 persen SPBU yang terpasang alat digitalisasi di seluruh Indonesia, tetapi tidak dijalankan dengan baik.
“Jangankan di Jakarta, di Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sumatera, itu banyak temuan digitalisasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu saja dibetulkan pelaksanaannya," tegasnya.
Kedua, BPH diminta bekerja sesuai dengan tupoksi. Sebab, jika aplikasi MyPertamina gagal lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang berhak, pasti yang akan diserang adalah Pertamina dan Patra Niaga, bukan BPH Migas.
Baca juga: Ini Alasan Pertamina Dorong Masyarakat Daftar lewat Situs Web MyPertamina ketimbang ke Aplikasi
“Kalau ada kelangkaan juga pasti yang di-bully Pertamina. Padahal BPH Migas yang bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang (UU)," jelasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.