Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hasto Wardoyo
Dokter

Kepala BKKBN

Bangun Keluarga, Membangun Masa Depan Bangsa Indonesia

Kompas.com - 29/06/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KELUARGA adalah tiang negara. Keluarga berkualitas adalah kunci Indonesia Emas. Keluarga punya peran besar dalam upaya memantapkan ketahanan negara serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Keluarga juga yang melahirkan kekuatan dalam pembangunan bangsa.

“Tahun 2025, 2030, dan 2035 adalah puncaknya bonus demografi. Harus kita siapkan sehingga saat Indonesia Emas, yang muncul adalah keluarga yang sehat, keluarga yang produktif, dan keluarga yang memiliki kualitas. Di tangan merekalah nasib bayi yang baru lahir maupun yang akan lahir ke depannya,” kata Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (28/1/2021).

Pernyataan Presiden Joko Widodo itu terus relevan hingga 2022 dan ke masa depan, serta menjadi spirit pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan maju.

Bonus demografi Indonesia tidak hanya terjadi satu kali, lalu selesai. Ada siklus dinamis yang terjadi dan setiap negara berlomba menjadi yang terbaik dalam mencapai bonus demografi berkelanjutan.

Perlu intervensi, baik berupa kebijakan ataupun implementasi langsung terhadap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga di Indonesia. Permasalahan ini yang bakal mengancam bonus demografi Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, bonus demografi Indonesia, salah satu faktornya adalah banyaknya jumlah penduduk.

Namun, jumlah penduduk yang besar jika tidak diiringi dengan kesehatan, kualitas, serta produktivitas maka bakal berubah menjadi bencana demografi. Sebab, hakikat bonus demografi adalah kesejahteraan.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, dari setiap 100 orang Indonesia yang produktif menanggung beban bagi 41 orang yang tidak produktif.

Kesejahteraan bisa diraih dan dirasakan mulai saat ini. Namun, di saat jumlah orang yang tidak produktif jauh lebih banyak ketimbang SDM yang produktif, maka saat itulah bencana demografi terjadi.

Kesejahteraan tidak tercapai karena ada beban orang-orang tidak produktif yang juga berlaku konsumtif di dalam keluarga.

Ancaman stunting

Menjelang peringatan ke-29 Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang kita peringati pada 29 Juni 2022, ancaman bagi masa depan Indonesia adalah stunting.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dan stimulasi lingkungan yang kurang mendukung, ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar.

Stunting berdampak jangka panjang hingga lanjut usia. Karena itu stunting berdampak sangat buruk bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com