Kompas.com - 29/06/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KELUARGA adalah tiang negara. Keluarga berkualitas adalah kunci Indonesia Emas. Keluarga punya peran besar dalam upaya memantapkan ketahanan negara serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Keluarga juga yang melahirkan kekuatan dalam pembangunan bangsa.

“Tahun 2025, 2030, dan 2035 adalah puncaknya bonus demografi. Harus kita siapkan sehingga saat Indonesia Emas, yang muncul adalah keluarga yang sehat, keluarga yang produktif, dan keluarga yang memiliki kualitas. Di tangan merekalah nasib bayi yang baru lahir maupun yang akan lahir ke depannya,” kata Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (28/1/2021).

Pernyataan Presiden Joko Widodo itu terus relevan hingga 2022 dan ke masa depan, serta menjadi spirit pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan maju.

Bonus demografi Indonesia tidak hanya terjadi satu kali, lalu selesai. Ada siklus dinamis yang terjadi dan setiap negara berlomba menjadi yang terbaik dalam mencapai bonus demografi berkelanjutan.

Perlu intervensi, baik berupa kebijakan ataupun implementasi langsung terhadap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga di Indonesia. Permasalahan ini yang bakal mengancam bonus demografi Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, bonus demografi Indonesia, salah satu faktornya adalah banyaknya jumlah penduduk.

Namun, jumlah penduduk yang besar jika tidak diiringi dengan kesehatan, kualitas, serta produktivitas maka bakal berubah menjadi bencana demografi. Sebab, hakikat bonus demografi adalah kesejahteraan.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, dari setiap 100 orang Indonesia yang produktif menanggung beban bagi 41 orang yang tidak produktif.

Kesejahteraan bisa diraih dan dirasakan mulai saat ini. Namun, di saat jumlah orang yang tidak produktif jauh lebih banyak ketimbang SDM yang produktif, maka saat itulah bencana demografi terjadi.

Kesejahteraan tidak tercapai karena ada beban orang-orang tidak produktif yang juga berlaku konsumtif di dalam keluarga.

Ancaman stunting

Menjelang peringatan ke-29 Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang kita peringati pada 29 Juni 2022, ancaman bagi masa depan Indonesia adalah stunting.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dan stimulasi lingkungan yang kurang mendukung, ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar.

Stunting berdampak jangka panjang hingga lanjut usia. Karena itu stunting berdampak sangat buruk bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, tingkat prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen. Ini artinya, satu dari empat balita di Indonesia saat ini mengalami stunting.

Persentase 24,4 adalah prevalensi rata-rata seluruh Indonesia. Angka ini di atas ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia/WHO, yakni prevalensi stunting di bawah 20 persen.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Kasus Brigadir J Ranah Polri, Anggota DPR Minta Jangan Ada Pejabat Lain yang Lampaui Kewenangannya

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Muncul Subvarian Omicron BA.4.6, Penularannya 53 Persen Lebih Cepat dari BA.2.75 di Asia

Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Nasional
Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Nasional
150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

Nasional
KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

KPK Akan Panggil Oknum Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

Nasional
Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Nasional
TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

Nasional
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Nasional
Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Nasional
Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Nasional
KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

Nasional
Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

Nasional
LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.