Kompas.com - 29/06/2022, 00:15 WIB
|

KOMPAS.com – Politik anggaran merupakan salah satu bagian terpenting dari tata kelola keuangan negara ataupun daerah.

Pengaruh politik dalam anggaran tak hanya pada tahap penyusunan saja, namun juga pada pengelolaannya.

Pengelolaan anggaran tersebut mulai dari tahap perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.

Baca juga: Saat Jokowi Kembali Menyinggung Beratnya Anggaran untuk Subsidi Bensin...

Arti politik anggaran

Politik anggaran adalah penetapan kebijakan-kebijakan tentang proses anggaran yang meliputi berbagai pertanyaan, seperti bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan didistribusikan; siapa yang diuntungkan; dan peluang yang tersedia, baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk meningkatkan pelayanan publik.

Secara umum, politik anggaran dapat diartikan sebagai proses politik yang terjadi dalam penentuan dan pengalokasian anggaran publik.

Dasar hukum dari politik anggaran adalah Pasal 23 UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi,

“(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”

Baca juga: 6 Bulan Gaji 1.682 PPPK Serang Tak Dibayar, Bupati: Tak Ada Anggaran, Kami Kira Dibiayai Pemerintah Pusat

Tujuan politik anggaran

Tujuan dari politik anggaran adalah untuk membelanjakan uang rakyat secara tepat, terarah, berkeadilan, dan memenuhi rasa kemanusiaan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Secara fundamental telah ditegaskan dalam Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 bahwa tujuan akhir pembelanjaan APBN dan APBD, yang sesungguhnya merupakan uang rakyat Indonesia, adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, tujuan politik anggaran adalah untuk menemukan arah dan prioritas sasaran pembangunan nasional, serta dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pelaksanaannya harus sesuai dengan program yang telah disusun.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88: 5 Tersangka Teroris yang Ditangkap Sebar Propaganda Lewat Medsos ISIS di Indonesia

Densus 88: 5 Tersangka Teroris yang Ditangkap Sebar Propaganda Lewat Medsos ISIS di Indonesia

Nasional
Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Nasional
Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Nasional
KPK Panggil Wakil Bupati dan Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

KPK Panggil Wakil Bupati dan Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Drop Saat Diperiksa Penyidik, Dibawa ke RS Adhyaksa

Kejagung: Surya Darmadi Drop Saat Diperiksa Penyidik, Dibawa ke RS Adhyaksa

Nasional
Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko TNI, Mungkinkah Dipidana?

Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko TNI, Mungkinkah Dipidana?

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Komentari Kasus Brigadir J

Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Komentari Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Prabowo Joget Lagu 'Ojo Dibandingke' di Istana, Gerindra: Itu Spontanitas

Soal Prabowo Joget Lagu "Ojo Dibandingke" di Istana, Gerindra: Itu Spontanitas

Nasional
Ashabul Kahfi Resmi Dilantik Jadi Ketua Komisi VIII DPR Gantikan Yandri Susanto

Ashabul Kahfi Resmi Dilantik Jadi Ketua Komisi VIII DPR Gantikan Yandri Susanto

Nasional
Mahfud Sebut Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Harus Bertambah

Mahfud Sebut Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Harus Bertambah

Nasional
PPATK Bekukan Sejumlah Rekening Terkait Dugaan Uang Brigadir J Dikuras

PPATK Bekukan Sejumlah Rekening Terkait Dugaan Uang Brigadir J Dikuras

Nasional
Alasan Brigjen NA Tembak Kucing di Sesko TNI: Jaga Kenyamanan dan Kebersihan

Alasan Brigjen NA Tembak Kucing di Sesko TNI: Jaga Kenyamanan dan Kebersihan

Nasional
Kapuspen TNI: Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko Pakai Senapan Angin

Kapuspen TNI: Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko Pakai Senapan Angin

Nasional
Peringatan Hari Konstitusi, Bamsoet: Pelajaran Baik di Masa Lalu Harus Dipertahankan, yang Buruk Ditinggalkan

Peringatan Hari Konstitusi, Bamsoet: Pelajaran Baik di Masa Lalu Harus Dipertahankan, yang Buruk Ditinggalkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.