Kompas.com - 28/06/2022, 20:35 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengingatkan pentingnya komitmen integritas partai polik (parpol). Apalagi, parpol merupakan wadah yang melahirkan calon-calon pemimpin nasional.

Hal itu, disampaikan Lili dalam pembekalan antikorupsi bagi 108 pengurus Partai Golkar dalam program politik cerdas berintegritas (PCB) terpadu di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Selasa (28/6/2022).

"Hari ini bersama dengan Partai Golkar kita berharap PCB terpadu 2022 ini mendorong bagaimana komitmen integritas dan juga meningkatkan kesadaran budaya antikorupsi kepada seluruh pengurus Partai politik sebagai mesin penggerak demokrasi," kata Lili.

Baca juga: Dewas KPK Periksa Lili Pintauli Terkait Fasilitas Nonton MotoGP

Sejak KPK didirikan pada 2003, kata Lili, sudah ada 300 anggota legislatif di Indonesia yang ditangkap. Selain itu, ada 20 gubernur, 140 bupati dan wali kota serta 30 menteri yang dipenjara karena terlibat tindak pidana korupsi.

"Tentu partai politik kita harapkan dapat menghasilkan para pemimpin-pemimpin nasional dan daerah yang bersih dari korupsi, dan tidak akan ada lagi para pemimpin yang dihasilkan oleh parpol yang dipenjara karena korupsi," ucapnya.

Lili pun menyinggung sejumlah akibat yang ditimbulkan dari praktik korupsi oleh para pejabat negara, di antaranya mutu pendidikan yang menurun hingga angka pengangguran yang makin meningkat.

Dengan kondisi ini, ujar dia, KPK hadir untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Salah satunya dengan melakukan pembekalan kepada partai peserta pemilihan umum (pemilu).

Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu pun berharap pendidikan antikorupsi berupa nilai-nilai integritas yang diberikan KPK kepada partai politik dapat diimplementasikan secara nyata.

"Kita harapkan (integritas) dapat diimplementasikan dalam berbagai aksi nyata dalam gerakan antikorupsi, khususnya di lingkungan Partai Golkar," ucap Lili.

"Dari perwakilan partai politik ini juga lahir berbagai regulasi dan juga banyak kebijakan-kebijakan bagaimana menyejahterakan masyarakat untuk mencerahkan masa depan bangsa," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Supriansa menyatakan, partainya akan menjalankan pembekalan yang sudah diberikan oleh Komisi Antirasuah itu.

Baca juga: Proses Kasus Lili Pintauli, Dewas KPK Tunggu Surat Jawaban Dirut Pertamina

Nantinya, ujar dia, partai Golkar akan melakukan edukasi bagi seluruh kader di pusat dan daerah agar mempunyai jiwa antikorupsi dan terbebas dari tindak pidana korupsi.

"Kita komitmen untuk tidak melakukan pendekatan money politik, tidak melakukan pendekatan-pendekatan korupsi, tidak melakukan pendekatan-pendekatan curang," kata Supriansa.

"Insya Allah komitmen ini akan terbangun pada hari ini bersama KPK dan Partai Golkar berada di barisan depan dalam rangka berkomitmen untuk tidak korupsi," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Nasional
Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Pencemaran Nama Baik

Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Pencemaran Nama Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.