Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Kompas.com - 26/06/2022, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

Anggota Komisi XI DPR RI itu berpandangan, pernyataan Hasto menggambarkan fenomena di akar rumput atau masyarakat tingkat bawah.

"Yang disampaikan Pak Sekjen secara pribadi. Tentu beliau menyampaikan itu fenomena di akar rumput," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/6/2022).

"Terutama kepengurusan di level bawah ketika melakukan kerja sama dalam suatu gerak umpama fenomena dalam pilkada," lanjut dia.

Baca juga: Rakernas Resmi Ditutup Megawati, Ini Rekomendasi Strategi Pemenangan PDI-P untuk Pemilu 2024

Masinton mengatakan, perbedaan kerja sama politik bisa saja terjadi di level atas maupun bawah partai.

Di tingkat atas, kerja sama politik berjalan lancar dengan partai politik lainnya. Namun, keadaan berbeda ketika di level daerah.

Dia menyebutkan, PDI-P pernah bekerja sama dengan Demokrat di pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Cuma di bawahnya, di atasnya ketemu, di bawahnya bisa beda. Langgam geraknya enggak sama. Kadang begitu. Itu harus di-mix (dicampur)," jelasnya.

Lebih lanjut, Masinton menilai PDI-P tetap akan terbuka dengan partai politik mana pun. Menurutnya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini tidak anti bekerja sama dengan partai politik lain.

"Bahkan di luar elemen partai politik, PDI Perjuangan selalu membangun komunikasi dan kerjasama untuk membangun bangsa ini," katanya.

Tak lama, Masinton mendapat teguran dari PDI-P atas pernyataannya. Hal ini diungkap langsung oleh Hasto.

"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Baca juga: Hasil Rakernas PDI-P dan Megawati yang Belum Mau Umumkan Capres

Hasto mengatakan, pernyataan Masinton keluar dari ruang lingkupnya sebagai anggota DPR.

"Anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya," ujarnya.

Hasto pun menegaskan bahwa pernyataan dirinya yang menyebut PDI-P sulit berkoalisi dengan PKS dan Demokrat didasari oleh perbedaan ideologi, platform, serta sejarah.

"Saya kira itu sikap yang rasional, dan di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, kesejarahan, sehingga setiap partai punya sikap," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com