Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Kompas.com - 26/06/2022, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Suhu politik antara PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat meninggi.

Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto soal partainya sulit berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 berbuntut panjang.

PKS dan Demokrat tak mampu menutupi kegusaran mereka atas ucapan Hasto.

Di sisi lain, interal PDI-P ada yang menyanggah pernyataan Hasto. Namun, pada akhirnya, kader tersebut ditegur oleh partai karena ucapannya.

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Tak Mudah Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat

Awal mula

Kegaduhan ini bermula ketika Hasto mengatakan bahwa kemungkinan besar partainya tidak akan bekerja sama dengan PKS dan Demokrat, termasuk untuk Pemilu 2024.

Hal itu ia sampaikan ketika ditanya soal peluang kerja sama dengan dua partai tersebut.

"Ya kalau dengan PKS tidak (ada peluang bekerja sama)," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Ketika itu, Hasto tak menjelaskan alasan PDI-P sulit bekerja sama dengan PKS. Sementara, terkait dengan kecilnya kemungkinan kerja sama dengan Demokrat, Hasto beralasan ada dinamika politik.

“Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," jelasnya.

Baca juga: PDI-P: Kerja Sama Politik Itu Membawa Kemajuan untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Elite

Menurut Hasto, terkait kerja sama politik, PDI-P akan melihat bagaimana suara para pendukung partainya. Dia menerangkan, pendukung PDI-P adalah rakyat kecil yang berkarakter apa adanya.

"(Pemilih PDI-P adalah wong cilik) tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya," ujar Hasto.

"Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," tuturnya.

Belakangan, Hasto mengungkapkan alasan partainya sulit berkoalisi dengan PKS. Menurut dia, ini karena PKS sering menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tak lain diusung oleh PDI-P.

"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Kendati demikian, Hasto mengaku, PDI-P tetap menghormati posisi PKS maupun Demokrat yang menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Tak Ada Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS Mengaku Sudah Biasa Bertepuk Sebelah Tangan

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com