Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Jokowi ke Rusia-Ukraina dan Kenangan Kunjungan Soeharto Saat Bosnia Dirundung Perang

Kompas.com - 24/06/2022, 08:10 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan lawatan ke Kiev, Ukraina dan Moskow, Rusia dalam waktu dekat.

Kunjungan Jokowi dilakukan saat Rusia dan Ukraina sedang berperang.

Selain itu, sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada 2022, Indonesia diharapkan bisa berperan aktif buat menengahi pertikaian antara kedua negara itu.

Apalagi Rusia merupakan salah satu negara anggota G20.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sebelum mengunjungi Ukraina dan Rusia, Jokowi akan mengunjungi Jerman dalam rangka memenuhi undangan Jerman selaku Ketua G7 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7.

Pertemuan tersebut akan berlangsung di Elmau, Jerman, pada 26-27 Juni 2022.

Dalam lawatan itu Presiden Jokowi bakal dikawal oleh 39 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Baca juga: Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia, Pengamanan hingga Deteksi Dini Ancaman Keamanan

Jumlah tersebut terdiri atas 19 orang Paspampres yang melekat dengan presiden, 10 orang tim penyelamatan (matan) dan 10 orang tim advance (pendahulu).

Personel Paspampres yang bakal dikirim buat mengawal Jokowi ke Rusia dan Ukraina terdiri dari berbagai kesatuan, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat/Paskhas) TNI AU.

Menurut Komandan Paspampres Mayjen Tri Budi Utomo, pihaknya menyiapkan helm, rompi, hingga senjata laras panjang untuk mendukung pengamanan itu.

Pihak Ukraina, kata Tri, telah memberikan keleluasaan kepada Paspampres untuk membawa perlengkapan yang diperlukan.

Tri mengatakan, sejauh ini kondisi keamanan di Ukraina cukup aman meski serangan masih terjadi wilayah Donetsk. Untuk diketahui, jarak antara wilayah Donetsk ke Kiev, ibu kota Ukraina, yang akan menjadi lokasi kunjungan Jokowi sekitar 380 kilometer.

Peci dan rompi

Rencana lawatan yang dilakukan Jokowi ke Rusia dan Ukraina wilayah konflik mengingatkan kembali dengan kegiatan yang dilakukan mendiang Presiden Soeharto pada 1995 silam.

Saat itu Soeharto melakukan kunjungan ke Bosnia-Herzegovina yang tengah dilanda peperangan.

Peperangan di wilayah Yugoslavia pecah pada 1990-an. Penyebabnya adalah gesekan antaretnis Serbia, Muslim Bosnia, Kroasia, Albania, dan Slovenia semakin tinggi selepas kematian Presiden Joseph Broz Tito pada 4 Mei 1980.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com