Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Anggap PDI-P Ingkari Semangat Bung Karno karena Tutup Peluang Koalisi

Kompas.com - 23/06/2022, 16:33 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan Fecho menilai, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, perlu memaknai ulang makna gotong-royong untuk membangun bangsa.

Irwan menyampaikan itu menanggapi pernyataan Hasto yang menilai peluang partainya berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS nyaris mustahil.

"Saya kira PDI-P adalah partai besar dengan tradisi kuat kenegarawanan Bung Karno. Artinya, kepentingan bangsa di atas apapun," ujar Irwan kepada wartawan, Kamis (23/6/2022).

Ditutupnya peluang koalisi dengan Demokrat oleh PDI-P dianggap Irwan sebagai ditutupnya ruang-ruang komunikasi untuk membangun bangsa.

Baca juga: Hasto Ungkap PDI-P Tak Mudah Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat

"Tentu ini bertolak belakang dengan semangat gotong-royong yang menjadi spirit Bung Hasto dkk yang bergerak sebagai kader," tambahnya.

"Tentu ini sangat disayangkan, Bung Hasto sedang mengingkari apa yang menjadi prinsip partainya," kata Irwan.

Sebelumnya, ditemui wartawan di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, Hasto tidak menjelaskan alasan soal PDI-P tak bisa membangun kerja sama politik dengan PKS.

Sementara itu, terkait peluang dengan Demokrat, Hasto menganggapnya sebagai urusan yang tidak mudah diwujudkan.

"Kalau saya pribadi sebagai Sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," ujar Hasto.

Baca juga: PDI-P Sebut Tak Ada Peluang Kerja Sama dengan PKS, Jubir PKS: Jangan Berlebihan...

Ia bicara soal pendukung PDI-P yang diklaim adalah "rakyat kecil", kalangan yang dinilai lebih suka terhadap sesuatu yang apa adanya dan tidak menyukai "kamuflase politik".

Hasto juga menyinggung masalah historis antara kedua kubu--sesuatu yang menjadi sebab dinginnya hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com