Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat RKUHP Picu Demo Besar Mahasiswa pada 2019...

Kompas.com - 21/06/2022, 17:23 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi salah satu alasan aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah pada Senin (23/9/2019) dan Selasa (24/9/2019) berujung ricuh dengan aparat keamanan.

Aspirasi utama dari unjuk rasa itu adalah menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang dinilai bermasalah.

Demonstrasi itu digelar di berbagai kota, yakni Jakarta, Bandung, Sumatera Selatan, hingga Sulawesi Selatan.

Di Jakarta, mahasiswa dari berbagai universitas lebih dulu melakukan aksi di depang gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 19 September 2019.

Baca juga: BEM UI Demo di Patung Kuda Protes RKUHP, Ini Pasal yang Disorot

Mereka menyampaikan misi tidak percaya kepada anggota dewan yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat terkait sejumlah produk undang-undang yang disahkan.

Saat itu para mahasiswa menolak RKUHP yang sejumlah pasalnya dinilai bermasalah. Mereka juga RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertambangan Minerba, dan RUU Sumber Daya Air.

Salah satu penyebabnya adalah pembahasan RKUHP dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mewakili pemerintah dan Komisi III DPR pada 15 September 2019.

Pembahasan RKUHP itu dilakukan pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta.

Menurut pernyataan Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang merupakan koalisi 40 lembaga swadaya masyarakat, pembahasan RKHUP itu dilakukan secara tidak terbuka dan sejumlah pasalnya dinilai bermasalah.

Salah satu anggota Panitia Kerja RKUHP yang juga politikus Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, membantah tuduhan pembahasan RKUHP dilakukan secara diam-diam.

Baca juga: Rayakan Ulang Tahun Jokowi, BEM UI Gelar Demo di Patung Kuda, Protes RKUHP

Sejumlah pasal RKUHP yang diprotes itu pertama pasal soal korupsi yang memuat hukuman yang lebih rendah daripada UU Tipikor.

Kemudian pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden yang mengancam pelaku dengan penjara maksimal 3,5 tahun.

Lalu pasal tentang makar yang bisa diancam hukuman mati, seumur hidup atau bui 20 tahun.

Kemudian pasal soal penghinaan bendera, pasal soal alat kontrasepsi, pasal aborsi, pasal pemidanaan gelandangan, dan pasal tentang Zina dan Kohabitasi (kumpul kebo).

Selain itu ada juga pasal soal pencabulan, pasal pembiaran unggas dan hewan ternak yang memasuki pekarangan, pasal tentang tindak pidana Narkoba, pasal tentang penghinaan terhadap badan peradilan atau contempt of court.

Baca juga: Masyarakat Diminta Tetap Desak Pemerintah Buka Draf Terbaru RKUHP

Halaman:


Terkini Lainnya

Kecewa Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, DPR: Desas-desusnya Dijual

Kecewa Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, DPR: Desas-desusnya Dijual

Nasional
Menkominfo Benarkan Pusat Data Nasional Alami Gangguan, Pelayanan Publik Terdampak

Menkominfo Benarkan Pusat Data Nasional Alami Gangguan, Pelayanan Publik Terdampak

Nasional
Eks Wakapolri Pertanyakan Prosedur Penangkapan Pegi dalam Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon”

Eks Wakapolri Pertanyakan Prosedur Penangkapan Pegi dalam Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon”

Nasional
Gerindra Sebut Ridwan Kamil Bukan 'Kartu Mati' untuk Pilkada Jakarta 2024

Gerindra Sebut Ridwan Kamil Bukan "Kartu Mati" untuk Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Panggil Menkeu Hingga Gubernur BI, Bahas Kurs Rupiah yang Makin Melemah

Jokowi Panggil Menkeu Hingga Gubernur BI, Bahas Kurs Rupiah yang Makin Melemah

Nasional
Gerindra Sebut Tak Bisa Paksa Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, tapi Ingatkan...

Gerindra Sebut Tak Bisa Paksa Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, tapi Ingatkan...

Nasional
Kubu Hasto Laporkan Lagi Penyidik KPK Ke Dewas

Kubu Hasto Laporkan Lagi Penyidik KPK Ke Dewas

Nasional
Isak Ibunda Pegi: Kami Orang Miskin, Dizalimi, Tanpa Pegi Siapa yang Beri Makan?

Isak Ibunda Pegi: Kami Orang Miskin, Dizalimi, Tanpa Pegi Siapa yang Beri Makan?

Nasional
BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap 'In Vivo' pada Hewan

BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap "In Vivo" pada Hewan

Nasional
Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Lewat 'Anda Sips', Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Lewat "Anda Sips", Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Nasional
Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Nasional
Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Nasional
Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Khawatir Ada Suap, Pengacara Pegi Setiawan Minta MA Awasi Praperadilan

Nasional
Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Moeldoko Bantah Kepuasan Publik Naik gara-gara Pemerintah Bagikan Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com