Poros Gerindra-PKB Diharap Buat Persaingan Capres Makin Berbobot

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai gagasan untuk membentuk koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal membuat persaingan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 semakin kompetitif.

Agung mengatakan, dengan semakin banyak koalisi diharapkan ide-ide yang akan disampaikan para capres-cawapres nantinya lebih berbobot dan sejalan dengan harapan masyarakat.

"Dengan semakin banyaknya poros maupun paket capres-cawapres, maka diharapkan pertandingan elektoral semakin substantif karena uji visi-misi, rekam-jejak, dan program mendapat tempat yang penting di tengah situasi pandemi serta resesi yang masih membelenggu bangsa ini," kata Agung dalam pernyataan pers, Senin (20/6/2022).

Selain itu, Agung menilai terbentuknya koalisi partai politik bakal meredam konflik antarpendukung capres-cawapres yang sangat terasa dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Baca juga: PKB Sebut Koalisi Semut Merah Tetap Terbuka meski Jalin Komunikasi dengan Gerindra

Sebab, dalam 2 Pilpres itu hanya ada 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang membuat persaingan sangat sengit, dan juga membuat masyarakat terbelah hanya gara-gara pilihan politik.

"Pertarungan saling berhadap-hadapan (head to head) yang selama ini terjadi dalam 2 periode pemilu sebelumnya, dapat dihindari. Sehingga, konsekuensi pembelahan sosial di masyarakat secara mendalam sirna," ujar Agung.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMAD Dari kiri ke kanan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, dan Plt Ketua DPW PPP DKI Farhan Hasan Al Amri di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin(30/5/2022).

Sampai saat ini hanya ada 3 figur yang mendominasi posisi 3 besar elektabilitas bakal calon presiden 2024 dari riset sejumlah lembaga survei yang kredibel. Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dari ketiga nama itu hanya Prabowo yang merupakan ketua umum partai politik.

Pada Sabtu (18/6/2022) pekan lalu, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menemui Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Usai pertemuan, Muhaimin mengklaim dia dan Prabowo sepakat membentuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Dalam keterangan pers yang disampaikan PKB, Prabowo menyatakan kedua partai sepakat untuk bekerja sama.

Baca juga: PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Belum Ada yang Final

Koalisi yang saat ini terdiri atas dua partai itu bisa mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sendiri, lantaran telah mencapai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) sebesar 20 persen.

”Komunikasi antara Gerindra dan PKB berjalan dengan intensif, dan juga dengan partai-partai lain, tapi alhamdulillah kita sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerja sama, titik-titik kesepakatan," ujar Prabowo.

Sementara itu, Muhaimin mengatakan kesepakatan kerja sama yang sudah terjalin dengan Partai Gerindra dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024, bisa diikuti dengan parpol lainnya.

"Moga-moga kerja sama kita ini bisa terus dilanjutkan bersama partai-partai lain untuk menuju suksesnya pilpres, suksesnya pilkada, dan suksesnya pileg di 2024. Dan kita PKB dan Gerindra, visi dan tujuan perjuangan yang sama untuk NKRI yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi (tengah) berfoto bersama Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid (kedua dari kiri) usai menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarra, Kamis (9/6/2022).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak membenarkan soal pembentukan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Muzani mengatakan, Prabowo dan Muhaimin sepakat bekerja sama untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Ya Pak Prabowo dan Pak Muhaimin sudah sepakat untuk sama-sama bekerja sama dalam Pilpres 2024," ujar Muzani saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2022).

Muzani tidak menjawab secara gamblang apakah kerja sama itu berarti Gerindra berkoalisi dengan PKB atau tidak.

Dia hanya menyebut kedua pihak sekadar bekerja sama.

"PKB dan Gerindra, bersepakat untuk sama-sama bekerja sama dalam Pilpres 2024," ucap Muzani.

Baca juga: Gerindra-PKB Bangun Koalisi, PPP Harap Pilpres Diikuti Lebih dari 2 Paslon

Selain mendekati Gerindra, PKB juga menjajaki membentuk koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat.

Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat membentuk koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada awal Mei lalu.

Ketiga partai itu mempersilakan partai politik lain buat bergabung. Dari ketiga partai yang berada di dalam KIB, baru Golkar yang mengajukan sang Ketua Umum, Airlangga Hartarto, sebagai calon presiden.

Di sisi lain, Airlangga terganjal tingkat elektabilitas yang masih berada di luar 10 besar.

Syarat partai politik buat mengusung calon presiden harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilihan Legislatif sebelumnnya.

Jumlah kumulatif perolehan kursi Golkar, PAN, dan PPP di parlemen adalah 26,82 persen. Sementara, berdasarkan suara nasional, koalisi ini mendapatkan 23,93 persen.

Baca juga: Soal Kemungkinan Koalisi dengan Nasdem, Puan: Bisa Saja Kerja Sama

Dalam pemilu 2019, perolehan suara Gerindra mencapai 17.594.839 (12,57 persen). Sedangkan PKB meraih suara sebesar 13.570.097 (9,69 persen).

Jika diakumulasi, perolehan suara kedua partai itu pada Pemilu 2019 sudah cukup buat mengusung capres.

Menurut Agung, utak-atik koalisi ini akan terus berlanjut. Dia mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mempunyai modal suara paling besar dalam Pemilu 2019 masih bisa tenang dan tak risau dengan manuver sejumlah partai politik.

Agung mengatakan, situasi politik saat ini akan terus berubah dan masih ada kemungkinan koalisi juga bergeser menyesuaikan situasi dan kondisi.

"Dalam kontes elektoral yang ketat dan tarikan politik yang kuat baik secara eksternal maupun internal semua hal masih bisa terjadi, termasuk muncul tsunami politik atau keadan luar biasa yang mengubah konstelasi baik di partai maupun kepada capres-capresnya," ucap Agung.