Rahasia di Balik "Reshuffle" Kabinet ala Jokowi

ADA sejumlah pertanyaan terkait dengan langkah kuda Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak kabinetnya pada Rabu 15/6/2022) lalu. Ada sejumlah fakta yang menarik untuk dicermati. Selain terkait dengan pembangunan ibu kota negara (IKN), ada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dituju?

Pelantikan dua menteri dan tiga wakil menteri pada Rabu lalu itu menarik untuk dicermati. Konon ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Soal ibu kota negara telah dibuka pernyataannya oleh Presiden Jokowi. Ada satu hal yang belum diungkapkan, Pilpres 2024. Benarkah?

Awal mula dari pelaksanaan reshuffle kabinet kali ini adalah latar belakang ekonomi yang hendak dituju.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Sebatas Siapa Dapat Apa

“Ini untuk membuat kabinet bekerja lebih lincah,” kata Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, saat dikonfirmasi wartawan, pada Rabu itu.

Ia mengatakan, permasalahan yang mengemuka saat ini tidak hanya semata-mata terkait Kemendag (Kementerian Perdagangan).

“Persoalan pangan dan inflasi juga menjadi persoalan di kita. Maka refreshing diperlukan,” tutur Pramono.

Meski demikian muncul pertanyaan, mengapa hanya ada satu menteri bidang ekonomi yang diganti, hanya Menteri Perdagangan?

Padahal dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria & Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan wakilnya juga diganti. Menteri baru untuk posisi itu adalah Hadi Tjahjanto, seorang mantan Panglima TNI, dan wakil menterinya juga baru yaitu Raja Juli Antoni, pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kepada kedua pejabat barunya di Kementerian ATR dan BPN, Presiden Jokowi meminta agar persoalan reforma agraria termasuk permasalahan lahan di IKN Nusantara bisa selesai dengan baik.

"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta (bidang). Kedua adalah masalah tumpang tindih lahan," kata Menteri Hadi Tjahjanto dikutip dari kantor berita Antara, Kamis lalu.

"Yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang sudah disampaikan tadi, itu agak segera kita selesaikan," tambah Hadi Tjahjanto.

Lalu apa kaitan adanya Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, masuk ke dalam kabinet?

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022) siang, menjelang pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju hasil reshuffle.

Reshuffle untuk siapa?

Komposisi koalisi pemerintah di parlemen saat ini adalah tiga perempat kursi parlemen. Ditambah Partai Amanat Nasional (PAN) dan diperkuat dengan kadernya jadi menteri di Kabinet Presiden Jokowi, maka kekuatan koalisi itu bertambah menjadi di atas 80 persen. Tersisa hanya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Partai Demokrat di luar koalisi.

Apa pun yang terjadi, faktanya kini semua ketua umum anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yaitu Golkar, PPP, dan PAN, semuanya lengkap mendapatkan jatah menteri. Padahal koalisi terbaru dan pertama kali dalam sejarah Pilpres 2024 ini baru dibentuk Mei lalu.

Pertanyaannya, untuk apa?

Sejumlah kalangan memprediksi, KIB adalah sekoci untuk Ganjar Pranowo menuju Pilpres 2024. Meski semua anggota koalisi telah membantahnya.

Baca juga: Reshuffle Kabinet 15 Juni 2022: Saturasi Demokrasi Indonesia Makin Turun

Ganjar Pranowo (termasuk Anies Baswedan), memang belum punya jaminan untuk bisa maju di Pilpres 2024, karena belum ada satu partai atau koalisi partai pun yang cukup syarat untuk mengajukan mereka ke bursa Pilpres.

Maka sangat relevan KIB dibentuk sebagai sekoci bagi Ganjar.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022) siang, menjelang pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju hasil reshuffle.

Logika elektoral & coattail effect

Saat ini mungkin dibantah, tetapi gerak-gerik dari semua yang ada, sulit untuk mengelak. Politik memang bukan hitam-putih. Apa yang ada di panggung depan, belum tentu sama dengan yang sesungguhnya ada, alias situasi panggung belakang. Tapi satu hal, gejala-gejalanya bisa dengan terang terbaca.

Apakah benar atau tidak, bergantung pada skenarionya. Ke depan, jika tingkat keterpilihan tinggi, maka menurut logika elektoral, tak mungkin sosok itu ditinggalkan.

Ada keuntungan soal siapa yang mengusungnya bagi partai politik dengan teori efek ekor jas (coattail effect), atau bagi individu alias pejabat hingga taipan yang mendorongnya untuk maju.

Bagaimana menurut Anda?