Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Reshuffle Kabinet 15 Juni 2022: Saturasi Demokrasi Indonesia Makin Turun

Kompas.com - 16/06/2022, 11:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Joko Widodo merombak lagi kabinetnya, Rabu (15/6/2022). Pergantian personel kabinet ini menempatkan posisi demokrasi di Indonesia pada posisi saturasi yang makin turun. Demokrasi sesak napas.

Dengan Zulkifli Hasan yang notabene adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi Menteri Perdagangan, tinggal dua partai politik di parlemen yang tidak masuk kabinet, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

"Secara demokrasi, ini sama sekali tidak ideal," kata Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, lewat perbincangan telepon, Rabu (15/6/2022).

Bagaimanapun, ujar Arif, demokrasi butuh kontrol. Partai politik di luar pemerintahan punya peran dan fungsi sebagai pengontrol itu.

Baca juga: Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, tetapi Tantangan Masih Besar

Dengan hanya dua dari 14 partai politik pemilik kursi di DPR yang tidak masuk kabinet, Arif melihat kekuatan kontrol atas kebijakan yang punya potensi merugikan publik pun saat ini lemah.

"Tinggal kepada kekuatan masyarakat sipil kita bisa berharap untuk bisa menyuarakan aspirasi dan mengkritik kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan publik," imbuh Arif. 

Itu pun, Arif tidak menampik bahwa banyak tokoh yang sebelumnya dikenal ada di barisan civil society yang merapat ke pemerintahan selama rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Ada penurunan kekuatan sipil dalam melakukan koreksi. Tapi saya masih optimistis karena masih ada organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang akan tetap menjalankan fungsi kontrol itu," ungkap Arif. 

Saturasi demokrasi makin turun

Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/6/2022) merombak personel Kabinet Indonesia Maju. Dua menteri berganti, tiga slot wakil menteri diisi. Salah satu menteri baru di jajaran kabinet adalah Zulkifli Hasan dari PAN yang menggantikan Mohammad Luthfi.

Baca juga: Susunan Kabinet Indonesia Maju Terbaru Pasca-reshuffle Juni 2022

Satu menteri baru lagi adalah Hadi Tjahjanto. Mantan Panglima TNI ini menggantikan Sofjan Djalil di posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Arif melihat, postur baru kabinet ini lagi-lagi masih sekadar akomodasi politik meski berdalih demi peningkatan kinerja. 

Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan selamat kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) usai upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan selamat kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) usai upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor.

Adapun pendiri dan direktur Institute Riset Indonesia (Insis) Dian Permata lebih tegas menyebut bahwa formasi baru kabinet ini masihlah kabinet bagi-bagi. 

"Reshuffle ini merupakan upaya konsolidasi Jokowi menjelang akhir masa jabatan, sekaligus menegaskan bahwa balance of power di masa Jokowi memang tidak terjaga," ungkap Dian dalam percakapan melalui telepon, Rabu malam.

Baca juga: Kemenangan Marcos Jr di Filipina: Alarm bagi Demokrasi Indonesia

Pada saat yang sama, kata Dian, partai politik yang ada di Indonesia saat ini ternyata tak punya cukup daya tahan untuk berada di luar pemerintahan alias menjadi oposisi. 

Demokrasi pada hari ini, menurut Dian hanya sedikit tertolong oleh mulai redanya pandemi Covid-19. 

"Mengapa? Karena insentif dalam rupa aneka bantuan selama pandemi itu juga berdampak buruk pada kualitas demokrasi dalam kaca mata praktik populisme," kata Dian.

Bagi Dian, perombakan kabinet pada 15 Juni 2022 hanya sarana tebar harapan bagi lebih banyak partai politik dan elite-nya. Tujuannya, sebut dia, adalah menyiapkan legacy Jokowi. 

"Legacy-nya, tidak diutak-atik setelah lengser oleh partai-partai yang mendapat jatah kursi kabinet. Kue dibagi ke sebanyak-banyaknya orang, untuk feedback juga sesudah selesai menjabat, yang bentuknya bisa macam-macam," urai Dian.

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) usai upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) usai upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor.

Bentuk umpan balik pada masa depan itu, sebut Dian, bisa menjangkau pula dalam rupa tiket politik bagi anak-anak Jokowi dan keluarganya. 

"Sah-sah saja secara politik. Jangan bicara sisi etik. Namun, yang pasti saturasi demokrasi semakin turun, makin terasa menyesakkan," tegas Dian. 

Baca juga: Akrabnya Jokowi dan Megawati Saat Reshuffle Kabinet Indonesia Maju di Istana

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rionald Soerjanto Tersangka Penipuan yang Rugikan PT Asli Rancangan Indonesia Rp 37,4 M Mangkir Panggilan Polisi

Rionald Soerjanto Tersangka Penipuan yang Rugikan PT Asli Rancangan Indonesia Rp 37,4 M Mangkir Panggilan Polisi

Nasional
Minta Keterangan Ferdy Sambo di Mako Brimob, Komnas HAM Utus 3 Komisioner

Minta Keterangan Ferdy Sambo di Mako Brimob, Komnas HAM Utus 3 Komisioner

Nasional
Gerindra Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Setelah Deklarasi Koalisi Bersama PKB

Gerindra Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Setelah Deklarasi Koalisi Bersama PKB

Nasional
Demokrat Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Nasdem-PKS: Hasilnya Akan Disampaikan Pada Saatnya

Demokrat Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Nasdem-PKS: Hasilnya Akan Disampaikan Pada Saatnya

Nasional
Dugaan Intervensi dalam Surat Pencabutan Dua Pengacara Bharada E, Komisi III Bakal Tanya Kapolri Saat Rapat

Dugaan Intervensi dalam Surat Pencabutan Dua Pengacara Bharada E, Komisi III Bakal Tanya Kapolri Saat Rapat

Nasional
Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

Nasional
Partai Buruh Yakin Berjaya di Bekasi dan Jadi 3 Besar di DPRD DKI

Partai Buruh Yakin Berjaya di Bekasi dan Jadi 3 Besar di DPRD DKI

Nasional
Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Nasional
Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Nasional
Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Nasional
Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya 'Quadruple Power'

Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya "Quadruple Power"

Nasional
Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Nasional
Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Nasional
Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.