"Reshuffle" Kedelapan Kabinet Jokowi, Pertunjukan Politik dan Pesan Soliditas Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet terbaru setelah reshuffle minor pada Rabu (15/6/2022).

Masuknya beberapa nama membuat komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini diisi oleh 24 politikus dari partai politik.

Jumlah ini hampir separuh dari total kursi menteri dan wakil menteri yang mencapai 50 posisi.

Di samping itu, jumlah ini bertambah sangat signifikan (41 persen) ketimbang saat Jokowi mengawali periode kedua kepemimpinannya pada 2019 lalu yakni 17 politikus di kabinet.

Baca juga: Soal “Reshuffle” Kabinet, Demokrat Minta Menteri Fokus Bantu Kerja Presiden

Dalam reshuffle teranyar, 4 dari 5 nama baru dalam Kabinet Indonesia Maju adalah politikus.

Mereka adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang jadi Menteri Perdagangan; politikus PDI-P Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri; Sekjen PSI Raja Juli sebagai Wakil Menteri ATR/BPN; dan Sekjen PBB Afriansyah Noor di kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Satu-satunya menteri yang bisa dianggap bukan politik khusus adalah Menteri ATR/BPN yang baru, yakni eks Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Politik akomodasi

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa komposisi baru ini tidak terlepas dari upaya Jokowi menjaga atau bahkan meningkatkan stabilitas politik menyongsong 2024.

Pada tahun tersebut, eks Wali Kota Solo itu akan mengakhiri periode kepemimpinan sekaligus diprediksi bakal turut andil dalam kontestasi politik ke depan.

Baca juga: Mereka yang Ditegur dan Dimarahi Jokowi tapi Selamat dari Reshuffle Kabinet...

Mengurangi jatah partai politik, apalagi memecat ketua umum partai yang sudah duduk di kursi menteri, dianggap bakal menimbulkan manuver politik yang kontraproduktif.

"Ini bukan hanya soal kinerja. Bisa dibayangkan ketum partai jadi pembantu presiden dipecat, itu artinya (ditafsirkan) kinerjanya tidak becus," ujar Adi kepada Kompas TV, Rabu siang.

Ambil contoh, PAN yang akhirnya memperoleh jatah kursi setelah sekitar setahun menyatakan dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hal yang unik ialah masuknya dua sekretaris jenderal partai ke dalam kabinet meskipun partai tersebut bukan pendukung pemerintah di parlemen.

Keduanya yakni Raja Juli dari PSI dan Afriansyah Noor dari PBB.