Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka yang Ditegur dan Dimarahi Jokowi tapi Selamat dari "Reshuffle" Kabinet...

Kompas.com - 15/06/2022, 20:13 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Reshuffle akhirnya bukan hanya sekadar isu. Setelah lama menjadi desas-desus, pada Rabu (15/6/2022) Presiden Joko Widodo resmi merombak Kabinet Indonesia Maju.

Ada dua menteri baru yang dilantik. Pertama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Kemudian, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Bersamaan dengan itu, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri. Mereka yakni Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Politik Akomodatif Jokowi

Pasang surut isu reshuffle berlangsung hampir setahun terakhir, setidaknya sejak PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akhir Agustus 2021.

Tiga bulan belakangan rumor reshuffle juga berembus kencang karena presiden sempat menyoroti kinerja sejumlah menteri.

Beberapa menteri ditegur karena menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Beberapa kena marah lantaran kedapatan banyak impor barang.

Ada menteri yang ditegur karena kurang komunikasi ketika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ada pula yang diingatkan agar fokus bekerja dan tak sibuk urus persiapan pemilu.

Namun, rangkaian teguran hingga kemarahan presiden itu nyatanya tak membuat para menteri terkait dicopot dari jabatannya.

Baca juga: Ini Pertunjukan Politik, Bukan Reshuffle Kabinet...

Ditegur soal penundaan pemilu

Isu penundaan Pemilu 2024 sempat geger pada Februari-Maret lalu. Presiden Jokowi dikritik habis-habisan atas isu ini karena dianggap akan melanggar konstitusi.

Wacana tersebut mulanya digulirkan oleh sejumlah elite pemerintahan yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Setelah bergulir menjadi bola panas, Jokowi akhirnya angkat bicara. Dia menegur para menterinya yang bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.

Baca juga: Seskab Bantah Adanya Lobi Politik yang Alot dalam Penentuan Reshuffle Kabinet

Pasca-presiden angkat bicara, publik ramai-ramai mendorong supaya menteri yang bikin gaduh dicopot dari jabatannya.

Namun, nyatanya, nama-nama yang menggulirkan isu tersebut lolos dari reshuffle. Luhut tetap menjabat sebagai Menko Marves, begitupun Airlangga sebagai Menko Perekonomian.

Malahan, Zulkifli Hasan yang juga ikut menyuarakan wacana serupa kini diberi kursi Menteri Perdagangan.

Diomeli karena impor barang

Akhir Maret kemarin, Jokowi sempat menegur sejumlah menteri yang instansinya banyak mengimpor barang. Presiden meluapkan kemarahannya, bahkan sampai menyinggung soal reshuffle.

"Kementerian sama saja (banyak yang menggunakan produk impor), tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," kata Jokowi di acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Reshuffle Kabinet dan Jurus Maut Jokowi Centris

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com