Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka yang Ditegur dan Dimarahi Jokowi tapi Selamat dari "Reshuffle" Kabinet...

Kompas.com - 15/06/2022, 20:13 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Reshuffle akhirnya bukan hanya sekadar isu. Setelah lama menjadi desas-desus, pada Rabu (15/6/2022) Presiden Joko Widodo resmi merombak Kabinet Indonesia Maju.

Ada dua menteri baru yang dilantik. Pertama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Kemudian, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Bersamaan dengan itu, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri. Mereka yakni Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Politik Akomodatif Jokowi

Pasang surut isu reshuffle berlangsung hampir setahun terakhir, setidaknya sejak PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akhir Agustus 2021.

Tiga bulan belakangan rumor reshuffle juga berembus kencang karena presiden sempat menyoroti kinerja sejumlah menteri.

Beberapa menteri ditegur karena menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Beberapa kena marah lantaran kedapatan banyak impor barang.

Ada menteri yang ditegur karena kurang komunikasi ketika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ada pula yang diingatkan agar fokus bekerja dan tak sibuk urus persiapan pemilu.

Namun, rangkaian teguran hingga kemarahan presiden itu nyatanya tak membuat para menteri terkait dicopot dari jabatannya.

Baca juga: Ini Pertunjukan Politik, Bukan Reshuffle Kabinet...

Ditegur soal penundaan pemilu

Isu penundaan Pemilu 2024 sempat geger pada Februari-Maret lalu. Presiden Jokowi dikritik habis-habisan atas isu ini karena dianggap akan melanggar konstitusi.

Wacana tersebut mulanya digulirkan oleh sejumlah elite pemerintahan yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Setelah bergulir menjadi bola panas, Jokowi akhirnya angkat bicara. Dia menegur para menterinya yang bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.

Baca juga: Seskab Bantah Adanya Lobi Politik yang Alot dalam Penentuan Reshuffle Kabinet

Pasca-presiden angkat bicara, publik ramai-ramai mendorong supaya menteri yang bikin gaduh dicopot dari jabatannya.

Namun, nyatanya, nama-nama yang menggulirkan isu tersebut lolos dari reshuffle. Luhut tetap menjabat sebagai Menko Marves, begitupun Airlangga sebagai Menko Perekonomian.

Malahan, Zulkifli Hasan yang juga ikut menyuarakan wacana serupa kini diberi kursi Menteri Perdagangan.

Diomeli karena impor barang

Akhir Maret kemarin, Jokowi sempat menegur sejumlah menteri yang instansinya banyak mengimpor barang. Presiden meluapkan kemarahannya, bahkan sampai menyinggung soal reshuffle.

"Kementerian sama saja (banyak yang menggunakan produk impor), tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," kata Jokowi di acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Reshuffle Kabinet dan Jurus Maut Jokowi Centris

Beberapa nama menteri disinggung langsung oleh Jokowi dalam acara tersebut. Mereka yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Jokowi juga menyentil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang dipimpin Nadiem Makarim.

Presiden mengaku geram karena instansi-instansi itu banyak menggunakan produk impor yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Saat meluapkan kejengkelannya, kepala negara bahkan berulang kali menyebut kata "bodoh".

"Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi di pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok nggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ucapnya.

Perihal impor barang ini berulang kali Jokowi tekankan ke menterinya. Kemarahannya tak hanya ia ungkapkan sekali dua kali.

Namun, kendati sempat menegur langsung bahkan menyinggung ihwal reshuffle, tak ada menteri yang benar-benar dicopot Jokowi.

Budi Gunadi Sadikin tetap menjabat sebagai Menkes, Syahrul Yasin Limpo tetap menjadi Mentan, Erick Thohir masih sebagai Menteri BUMN, dan Nadiem Makarim masih menjabat Mendikbud Ristek.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi Disesaki Elite Parpol

Sentil soal Pertamax

Awal April 2022 Jokowi juga menegur menterinya terkait kenaikan harga Pertamax. Dia menyayangkan menteri yang berwenang dalam urusan ini tak memberikan penjelasan apa pun pada rakyat atas naiknya harga bahan bakar tersebut.

Presiden mengatakan, nihilnya penjelasan terkait ini menandakan tidak adanya empati pada rakyat.

"Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Kenapa (harga) Pertamax (naik), diceritakan dong kepada rakyat, ada empati kita gitu lho. Enggak ada, yang berkaitan dengan energi nggak ada," tuturnya.

Baca juga: Politik Merangkul ala Jokowi di Balik Reshuffle Kabinet Hari Ini

Tak hanya kenaikan Pertamax, Jokowi juga menyinggung soal naiknya harga minyak goreng yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

"Harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi," ujarnya.

Adapun urusan bahan bakar minyak (BBM) menjadi tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM Arifin Tasrif lolos dari jeratan reshuffle.

Sementara, ihwal minyak goreng menjadi urusan Menteri Perdagangan. Presiden pada akhirnya mencopot Muhammad Lutfi dari kursi Mendag.

Ingatkan soal pemilu

Jokowi juga pernah mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus bekerja menjelang tahapan Pemilu 2024.

Meski hari pemungutan suara pemilu baru akan digelar 14 Februari 2024, tetapi, tahapan pemilu sudah dimulai pertengahan Juni 2022.

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

Baca juga: Spesialnya Ruang Jamuan Makan Siang Jokowi dan Ketum Parpol Sebelum Reshuffle...

Oleh sejumlah pihak, pernyataan Jokowi itu dinilai sebagai peringatan bagi para menteri yang belakangan gemar bersafari politik.

Sebutlah Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saat Lebaran Idul Fitri lalu, Prabowo mengunjungi sejumlah tokoh politik, mulai dari Presiden Jokowi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, hingga tokoh-tokoh agama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Awal Juni 2022, Prabowo juga sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Selain Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga beberapa kali melakukan pertemuan politik, misalnya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 7 Mei lalu.

Partai yang dipimpin Airlangga malah telah membentuk koalisi dengan PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiga partai sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Koalisi tersebut dibentuk oleh para elite pemerintah yang tidak lain adalah menteri Jokowi yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang baru diangkat menjadi Menteri Perdagangan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Selain nama-nama tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir juga intens bersafari. Dia kerap mempromosikan UMKM di berbagai daerah.

Meski mulai gencar bersafari, Prabowo, Airlangga, maupun Erick Thohir tak juga tersentuh reshuffle.

Baca juga: Jokowi Lantik Zulkifli Hasan Jadi Menteri Perdagangan, PAN Akhirnya Dapat Kursi

Kompromi politik

Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, Jokowi lebih mengedepankan unsur politik dalam melakukan reshuffle.

Tak heran jika kemudian menteri-menteri yang kinerjanya tak baik dan beberapa kali kena tegur justru tidak dicopot.

"Itu namanya kompromi politik," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Bagaimanapun, kata Ujang, Jokowi tetap memperhitungkan politik 2024 dalam merombak kabinetnya. Mereka yang punya posisi kuat di partai, utamanya pimpinan parpol, kemungkinan besar dipertahankan.

Sebab, kekuatan parpol yang kendalinya ada pada para elite diperlukan presiden untuk kepentingan pemilu mendatang.

"Jokowi juga punya kepentingan 2024. Harapannya mereka seperti menteri-menteri yang menjadi ketua partai itu bisa ikut arahan Jokowi ketika 2024 nanti untuk mendukung," ucap Ujang.

Baca juga: Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Baru: Raja Juli, Afriansyah Noor, dan Wempi Watipo

Ujang mengatakan, dalam politik, siapa pun bisa terlihat marah dan bisa tampak menegur. Namun, pada akhirnya, keputusan diambil dengan mengalkulasi keuntungan politik.

Oleh karenanya, lanjut Ujang, mereka yang tidak punya penyokong politik kuat lebih berpotensi terdepak dari kabinet.

"Cari mana yang bisa digeser, yang paling lemah yaitu M Lutfi dan Sofyan Djalil yang dianggap lemah, tidak ada back up politik. Kalau orang-orang partai yang kinerjanya buruk pasti akan aman," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com