Hasil "Reshuffle" Kabinet Jokowi Dinilai Tak Cukup Perbaiki Kinerja di Sisa Masa Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu (15/6/2022), dinilai tak cukup untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di sisa masa jabatannya.

Adapun, Presiden Jokowi hanya memiliki sisa waktu dua tahun untuk memenuhi target-target pembangunan yang ingin ia capai.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, hasil reshuffle yang dilakukan Jokowi saat ini, tak cukup mampu memperbaiki performa kabinet ke depan.

"Di dalam framework peningkatan performa kabinet ideal yang kita bayangkan, ini enggak terlalu masuk," ujar Firman kepada Kompas.com.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi, Kepentingan Politik atau Memperkuat Kinerja?

Ia mencontohkan, Zulkifli Hasan yang dilantik jadi menteri perdagangan, dinilai belum memiliki rekam jejak yang mumpuni di bidang perdagangan.

Zulhas, begitu sapaan akrabnya, menurut Firman hanya memiliki nilai jual sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), yang dianggap oleh Jokowi kian loyal dan kian dekat dengan ide-idenya terkait pengelolaan negara.

"Nah, itu. Seharusnya kalau di dalam framework meningkatkan performa, harus dicari orang yang track record-nya jauh lebih baik dibandingkan Pak Lutfi (mendag sebelumnya) dan juga kemampuan kinerjanya juga lebih baik dari Pak Lutfi," kata Firman.

Selain itu, ia juga menyoroti penunjukkan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Firman mengatakan, seharusnya Jokowi bisa memilih tokoh lain yang lebih berpengalaman dalam menangani isu-isu agraria.

Baca juga: Waketum Bantah Ada Deal Antara Surya Paloh dengan Jokowi Agar Kader Nasdem Tak Kena Reshuffle

Meski ia tak memungkiri latar belakang Hadi sebagai mantan panglima TNI, dinilai memiliki ketegasan sehingga negara tak harus merugi salam menghadapi isu-isu pertanahan.

"Tapi mungkin di dalam pandangan Presiden dengan background militer, dia punya ketegasan. Sehingga ketika berbicara mengenai pertanahan, lahan-lahan produksi, kemudian lainnya, itu negara tidak terus menerus dirugikan," ucap Firman.