Kompas.com - 15/06/2022, 20:07 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu (15/6/2022), dinilai tak cukup untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di sisa masa jabatannya.

Adapun, Presiden Jokowi hanya memiliki sisa waktu dua tahun untuk memenuhi target-target pembangunan yang ingin ia capai.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, hasil reshuffle yang dilakukan Jokowi saat ini, tak cukup mampu memperbaiki performa kabinet ke depan.

"Di dalam framework peningkatan performa kabinet ideal yang kita bayangkan, ini enggak terlalu masuk," ujar Firman kepada Kompas.com.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi, Kepentingan Politik atau Memperkuat Kinerja?

Ia mencontohkan, Zulkifli Hasan yang dilantik jadi menteri perdagangan, dinilai belum memiliki rekam jejak yang mumpuni di bidang perdagangan.

Zulhas, begitu sapaan akrabnya, menurut Firman hanya memiliki nilai jual sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), yang dianggap oleh Jokowi kian loyal dan kian dekat dengan ide-idenya terkait pengelolaan negara.

"Nah, itu. Seharusnya kalau di dalam framework meningkatkan performa, harus dicari orang yang track record-nya jauh lebih baik dibandingkan Pak Lutfi (mendag sebelumnya) dan juga kemampuan kinerjanya juga lebih baik dari Pak Lutfi," kata Firman.

Selain itu, ia juga menyoroti penunjukkan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Firman mengatakan, seharusnya Jokowi bisa memilih tokoh lain yang lebih berpengalaman dalam menangani isu-isu agraria.

Baca juga: Waketum Bantah Ada Deal Antara Surya Paloh dengan Jokowi Agar Kader Nasdem Tak Kena Reshuffle

Meski ia tak memungkiri latar belakang Hadi sebagai mantan panglima TNI, dinilai memiliki ketegasan sehingga negara tak harus merugi salam menghadapi isu-isu pertanahan.

"Tapi mungkin di dalam pandangan Presiden dengan background militer, dia punya ketegasan. Sehingga ketika berbicara mengenai pertanahan, lahan-lahan produksi, kemudian lainnya, itu negara tidak terus menerus dirugikan," ucap Firman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Nasional
Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Nasional
Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Nasional
Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

Nasional
BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Nasional
Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.