Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle" Kabinet Jokowi Disesaki Elite Parpol

Kompas.com - 15/06/2022, 15:02 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu (15/6/2022), disesaki oleh elite partai politik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa reshuffle kali ini tidak terlepas dari upaya Jokowi menjaga atau bahkan meningkatkan stabilitas politik menjelang Pemilu 2024.

"Alasan merangkul itu segala-galanya kalau dilihat kecenderungan saat ini. Pertanyaannya kan, saya kira, begitu banyak orang yang mengerti soal perdagangan, pertanahan, tapi kenapa hanya itu orang yang dipilih Presiden?" kata Adi kepada Kompas TV, Rabu siang.

Dari lima orang menteri dan wakil menteri yang dilantik, satu di antaranya adalan ketum parpol yakni Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan M Lutfi.

Baca juga: Airlangga Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol Sebelum Reshuffle Kabinet

Sementara dua lainnya merupakan elite parpol di luar parlemen. Keduanya yaitu Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni yang menggantikan rekan separtainya Surya Tjandra sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Serta Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor yang dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Adi melihat bahwa pelantikan menteri dan wakil menteri kali ini kental suasana akomodasi. Sebab, tidak ada satupun partai politik yang kehilangan kadernya yang kini duduk di kursi kabinet.

Dalam situasi menjelang pemilu, menurut dia, mengurangi jatah parpol, apalagi memecat ketua umum partai yang kini sudah duduk di kursi menteri, akan dianggap sebagai sebuah manuver politik yang kontraproduktif.

Baca juga: Gerindra Hormati Keputusan Jokowi Terkait Reshuffle kabinet

"Ini bukan hanya soal kinerja. Bisa dibayangkan ketum partai jadi pembantu presiden dipecat, itu artinya (ditafsirkan) kinerjanya tidak becus," ucapnya.

"Kalau bicara kepentingan kinerja harusnya banyak menteri yang direshuffle," kata Adi.

Beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju, menurut dia, tengah terlibat aktif dalam upaya pencalonan dirinya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Sebut saja, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kan banyak menteri yang melakukan kerja-kerja politik untuk tahun 2024 dan dia sedikit abai terhadap posisinya sebagai pembantu presiden. Itu kan layak di-reshuffle," ujarnya.

Selain 3 nama dari partai politik tadi, Jokowi juga melantik mantan panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Sofyan Djalil.

Baca juga: Politik Merangkul Ala Jokowi di Balik Reshuffle Kabinet Hari Ini

Jokowi juga menunjuk John Wempi Watipo, eks Wakil Menteri PUPR, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com