Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ini Pertunjukan Politik, Bukan Reshuffle Kabinet..."

Kompas.com - 15/06/2022, 17:11 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai bahwa pergantian sejumlah menteri yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (15/6/2022) hari ini sebagai pertunjukan politik.

"Ini pertunjukan politik, bukan reshuffle. Sangat minor jumlahnya," kata Yunarto kepada Kompas TV, Rabu.

Ia juga menyoroti nama-nama baru yang kini ambil bagian di kabinet Jokowi yang sangat kental nuansa politis.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi Disesaki Elite Parpol

Mereka adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang jadi Menteri Perdagangan; Hadi Tjahjanto eks Panglima TNI sebagai Menteri ATR/BPN; politikus PDI-P Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri; Sekjen PSI Raja Juli sebagai Wakil Menteri ATR/BPN; dan Sekjen PBB Afriansyah Noor di kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

"Tidak ada nama yang bisa dianggap secara teknokratis sesuai dengan latar belakang kementerian yang dipimpin, termasuk di kursi wakil menteri," kata Yunarto.

Baca juga: 24 Menteri-Wamen adalah Politikus, Nyaris Setengah Kabinet Jokowi-Maruf

Ia memandang bahwa apa yang dilakukan Jokowi mengarah pada stabilitas politik sekaligus pesan untuk menyatakan bahwa koalisinya masih solid.

Jokowi dinilai ingin menyampaikan bahwa jajarannya bukan "bebek lumpuh" di sisa 2 tahun kepemimpinannya, sebuah istilah yang kerap disematkan pada rezim yang akan pensiun dalam waktu dekat.

Kesolidan ini juga terbukti dari tidak adanya partai politik, apalagi ketua umumnya, yang kehilangan kursi menteri.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Hadi Tjahjanto Resmi Jadi Menteri ATR, Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan

Sebelum mengumumkan nama-nama baru di kabinet pun, Jokowi juga membiarkan wartawan meliput makan siang antara dia dengan sejumlah ketua umum partai yang diundang ke Istana.

Yunarto menilai, ini adalah kepemimpinan sekaligus komunikasi politik yang sangat khas Jokowi.


"Menurut saya, ini ciri khas Pak Jokowi memimpin. Stabilitas politik ditunjukkan terlebih dulu di hadapan publik baru mereka bekerja," ujar Yunarto.

Politik akomodasi semacam ini sama sekali bukan hal baru mengingat Jokowi, pada 2019 silam, mengejutkan banyak pihak dengan merangkul eks rivalnya di Pilpres yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masuk ke kabinet, diawali dengan drama pertemuan di stasiun MRT Jakarta.

"Itu menunjukan juga rekonsiliasi sebagai landasan dan modal dia bekerja. Ini juga yang sedang ditunjukkan, menurut saya, hari ini," ujar Yunarto.

Baca juga: Spesialnya Ruang Jamuan Makan Siang Jokowi dan Ketum Parpol Sebelum Reshuffle...

"Beliau ingin mengatakan, keputusan politik besar yang dilakukan termasuk reshuffle saat ini adalah output atau bukti solidnya koalisi ini, karena sudah disepakati oleh semua ketua umum partai politik, bahkan menambah satu ketum parpol (Zulkifli Hasan)," jelasnya.

Dengan pengocokan ulang kabinet siang tadi, kini kabinet Jokowi hampir separuhnya diiisi oleh politikus, yakni 24 dari 50 kursi menteri dan wakil menteri.

Jumlah ini bertambah secara signifikan (41 persen) ketimbang saat Jokowi mengawali periode kedua kepemimpinannya pada 2019 lalu dengan 17 politikus bercokol di kabinetnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com