Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Banyak Kementerian, Lembaga, Pemda Tak Mau Beli Produk Dalam Negeri

Kompas.com - 14/06/2022, 13:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, banyak kementerian, lembaga, dan daerah yang tidak mau menggunakan produk dalam negeri.

Menurut dia, alasan yang disampaikan beragam, dari spek yang tidak pas hingga kualitas yang dinilai tidak baik.

"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri," ujar Jokowi saat membuka rapat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).

 

Baca juga: Jokowi Minta Harga Tiket Candi Borobudur Tak Dinaikkan

"Alasannya macam-macam, speknya enggak paslah, kualitasnya enggak baiklah, alasan banyak sekali. Itu yang Bapak Ibu kawal," kata dia.

Jokowi lantas memberikan contoh mesin jahit impor seharga Rp 13 juta dengan mesin jahit produk dalam negeri seharga Rp 12,5 juta.

Dengan adanya perbedaan harga itu, masyarakat tetap memilih mesin jahit impor.

Padahal, menurut Jokowi, sudah jelas produk dalam negeri lebih murah.

Contoh lain yakni nasal oksigen kanula pada pipa oksigen untuk keperluan medis.

Baca juga: Jokowi Diminta Reshuffle Menteri yang Sibuk Kampanye Jelang 2024

Barang impor dari produk tersebut harganya Rp 8.300, sedangkan produk dalam negeri harganya Rp 6.900.

Namun, kata Jokowi, perbedaan harga itu tidak membuat instansi terkait membeli produk dalam negeri.

"Beli impor yang saya cek, beli impor. Alasannya ada saja 'Kualitasnya Pak, speknya Pak enggak pas'. Kayak kita ini enggak ngerti masalah spesifikasi," ujar dia.

Lebih lanjut, Jokowi menceritakan pengalaman lima tahun lalu saat dirinya memerintahkan BUMN untuk membeli pipa.

Saat itu, dia diberi tahu bahwa pembelian pipa harus impor karena spek yang dibutuhkan tak ada di dalam negeri.

Jokowi lantas mencoba mengecek ke pabrik pipa. Saat itu baru diketahui spek yang diperlukan tersedia.

Bahkan, pipa produksi dalam negeri itu banyak yang diekspor ke mancanegara.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com