Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Harga Tiket Candi Borobudur Tak Dinaikkan

Kompas.com - 14/06/2022, 13:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mememinta tarif masuk Candi Borobudur tidak dinaikkan.

Hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono setelah rapat terbatas pariwisata di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).

"Arahnya Pak Presiden, jadi intinya tidak ada kenaikan tarif. Tetap Rp 50.000, masih. Pelajar SMA ke bawah itu Rp 5.000," ujar Basuki.

Baca juga: Rencana Tiket Rp 750.000, Sandiaga Bantah Borobudur Dikomersialisasi

Akan tetapi, pemerintah akan membatasi kuota pengunjung yang akan naik ke atas candi.

Selain itu, pengunjung tetap harus memakai guide tour (pemandu wisata).

"Dan juga ada alas kaki disediakan. Enggak boleh pakai sepatu, karena itu mengikis batuan. Jadi memang disediakan alas kaki utk naik ke atas," ucap Basuki.

Basuki mengatakan, kuota pengunjung yang naik ke candi rencananya dibatasi sekitar 1.200 orang per hari.

"Jadi harus daftar online. Ini semua untuk pelestarian," kata Basuki.

Baca juga: Bantah Komersialisasi Candi Borobudur, Sandiaga: Kami Fokus Konservasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ia menangkap kekhawatiran dan masukan yang muncul dari masyarakat mengenai tarif untuk turis lokal sebesar Rp 750.000 ke Candi Borobudur yang dianggap terlalu tinggi.

Merespons hal itu, Luhut mengatakan bahwa rencana tarif yang muncul saat ini belum final karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo di minggu depan.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada semuanya atas perhatian yang begitu besar kepada warisan budaya kebanggaan Indonesia ini.

Namun, dia memastikan bahwa rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi 100 dollar AS tidak akan berubah.

Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp5.000.

Sementara itu, untuk sekedar masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50.000 seperti saat ini.

Baca juga: Puspar UGM: Ini Alasan Dibatasinya Pengunjung Naik Candi Borobudur


Luhut juga mengatakan, berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Bakal Usut Pihak Bertanggung Jawab soal Gangguan Sistem PDN

Polri Bakal Usut Pihak Bertanggung Jawab soal Gangguan Sistem PDN

Nasional
[POPULER NASIONAL] Akses Judi 'Online' ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi 'Online' Beroperasi dari Mekong Raya

[POPULER NASIONAL] Akses Judi "Online" ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi "Online" Beroperasi dari Mekong Raya

Nasional
Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com