Jokowi Minta Harga Tiket Candi Borobudur Tak Dinaikkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mememinta tarif masuk Candi Borobudur tidak dinaikkan.

Hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono setelah rapat terbatas pariwisata di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).

"Arahnya Pak Presiden, jadi intinya tidak ada kenaikan tarif. Tetap Rp 50.000, masih. Pelajar SMA ke bawah itu Rp 5.000," ujar Basuki.

Baca juga: Rencana Tiket Rp 750.000, Sandiaga Bantah Borobudur Dikomersialisasi

Akan tetapi, pemerintah akan membatasi kuota pengunjung yang akan naik ke atas candi.

Selain itu, pengunjung tetap harus memakai guide tour (pemandu wisata).

"Dan juga ada alas kaki disediakan. Enggak boleh pakai sepatu, karena itu mengikis batuan. Jadi memang disediakan alas kaki utk naik ke atas," ucap Basuki.

Basuki mengatakan, kuota pengunjung yang naik ke candi rencananya dibatasi sekitar 1.200 orang per hari.

"Jadi harus daftar online. Ini semua untuk pelestarian," kata Basuki.

Baca juga: Bantah Komersialisasi Candi Borobudur, Sandiaga: Kami Fokus Konservasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ia menangkap kekhawatiran dan masukan yang muncul dari masyarakat mengenai tarif untuk turis lokal sebesar Rp 750.000 ke Candi Borobudur yang dianggap terlalu tinggi.

Merespons hal itu, Luhut mengatakan bahwa rencana tarif yang muncul saat ini belum final karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo di minggu depan.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada semuanya atas perhatian yang begitu besar kepada warisan budaya kebanggaan Indonesia ini.

Namun, dia memastikan bahwa rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi 100 dollar AS tidak akan berubah.

Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp5.000.

Sementara itu, untuk sekedar masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50.000 seperti saat ini.

Baca juga: Puspar UGM: Ini Alasan Dibatasinya Pengunjung Naik Candi Borobudur

Luhut juga mengatakan, berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DIY.