Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang Punya Agenda Pribadi Sebaiknya Mengundurkan Diri

Kompas.com - 14/06/2022, 13:38 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, para menteri yang memiliki agenda pribadi mapun partai politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebaiknya mengundurkan diri dari kabinet.

Ari menyampaikan hal itu menanggapi wacana perombakan kabinet atau reshuffle di lingkungan Kabinet Indonesia Maju.

“Para menteri yang nyata-nyata punya agenda pribadi dan partai politik sebaiknya memilih jalan mundur atau harus dilengserkan Jokowi,” sebut Ari pada Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Ia mengatakan kerja politik bakal mengganggu performa para menteri dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan.

Menteri yang punya agenda politik sebaiknya fokus kepada tugas kepartaian,” katanya.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, PKB Dengar PAN Dapat Posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang

Ia menilai, masyarakat telah menunggu Presiden Joko Widodo melakukan restrukturisasi kabinet.

Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir jagat politik nasional diramaikan dengan pergerakan sejumlah ketum parpol yang juga anggota kabinet Jokowi-Ma'ruf.

“Reshuffle menjadi jawaban dari keraguan masyarakat atas performa pemerintahan Jokowi yang tinggal seumuran jagung,” tutur dia.

Ari menilai dari sisi kepentingan politik ada dua menteri dan satu wakil menteri yang mestinya keluar dari Kabinet Indonesia Maju.

Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dua, Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.

Baca juga: Pengamat Anggap Reshuffle Tak Efektif jika Cuma Masukkan Pemain Baru

“Apa jadinya jika ada menteri yang jarang memimpin jajaran kementeriannya karena lebih sibuk mengurus koalisi antar partai,” ungkap Ari.

Lalu Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, yang merupakan Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) yaitu Budi Arie Setiadi.

“Karena lebih sibuk dengan urusan Projo-nya sebaiknya diganti,” imbuh dia.

Diketahui isu reshuffle telah berhembus sejak Maret 2022 lalu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com