Pengamat: Koalisi PKS dan PKB, Upaya Lepas dari Politik Identitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibentuk untuk lepas dari politik identitas.

Sebab, menurut dia, selama ini PKS menjadi salah satu partai yang dinilai memanfaatkan politik identitas sebagai salah satu strateginya meraih konstituen.

“Citra politik identitas mengena ke partai-partai Islam dan saya melihat ada upaya-upaya dari partai Islam menyingkirkan sterotype itu,” kata Firman pada Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

“Dan kebutuhan PKS berdekatan dengan PKB memang karena di antara partai-partai Islam yang terbebas dari stigma itu adalah PKB,” ujar dia.

Baca juga: Pengamat Prediksi Koalisi PKB-PKS Tak Tahan Lama Lewat 3 Faktor

Secara garis besar, kata Firman, masyarakat cenderung menghindari partai politik (parpol) yang menjual politik identitas. Strategi itu dinilai tidak modern. 

Kondisi seperti itulah yang menjadi salah satu faktor pendorong PKS ingin berkoalisi dengan PKB.

“Dengan bersatunya dua kelompok ini memang diharapkan muncul identitas baru, yang tidak mengedepankan identitas keagamaan, tetapi partai nasionalis berorientasi Islam, itu yang diarahkan,” tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa koalisinya dengan PKS dapat menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.

Jazilul menyampaikan, kerja sama yang tengah dijajaki dua parpol ini mestinya menjadi kabar gembira karena menciptakan poros ketiga ubtuk mencegah munculnya polarisasi.

“Kalau PKS dan PKB duduk, politik identitas hilang, pembelahan hilang, kadrun-kadrun hilang,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Soal Rencana Koalisi PKB-PKS, Sekjen PDI-P: Kami Tak Campuri Rumah Tangga Parpol Lain

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi optimistis koalisi ini bakal menarik minat parpol lain untuk bergabung.

Sebab, koalisi ini tinggal butuh satu parpol lagi untuk memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden.